Eeehhh, Diancam Hak Interpelasi, Irwan Prayitno Tetap Lanjutkan Kunker ke Mesir
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno (Foto:Jurnalsumbar)

PADANG, HALUAN.CO - Meski diancam dengan hak interpelasi oleh Fraksi Gerindra DPRD Sumbar terkait keberangkatannya ke luar negeri, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tetap akan melanjutkan kunkernya ke luar negeri. Kali ini, yang menjadi tujuan adalah Mesir akhir Desember 2019.

Menurut Irwan, kehadirannya ke Mesir sangat penting untuk kuota siswa Sumbar yang berniat melanjutkan pendidikan ke Universitas Al Azhar. “Kenapa harus gubernur yang datang? Karena, gubernur yang membawa nama Sumbar,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (17/12/2019).

Bahkan hari ini, Selasa (17/12/2019), Pemprov Sumbar ada pertemuan juga di Korea Selatan. Namun, pertemuan itu bisa diwakilkan kepada Sekdaprov Sumbar. Pertemuan di Korsel itu untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) sejumlah item kerjasama, di antaranya bidang energi, pendidikan dan pariwisata.

BACA JUGA: Wacana Interpelasi Gubernur Sumbar Berujung Panas Ada Pernyataan soal Tembak Mati Andre

Irwan pun menekankan, kepergiannya ke luar negeri sudah atas izin. Ia harus mengantongi tiga izin untuk dapat berangkat, yakni dari Kementerian Dalam Negeri, Sekneg dan Menteri Luar Negeri. Lagipula, katanya, yang dilakukannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena, Sumbar tidak bisa hanya berharap dari APBD.

Kepala daerah harus mencari investor. Dengan adanya investor, pertumbuhan ekonomi bisa naik dan pengangguran berkurang.

Kunjungannya ke luar negeri, dikatakan Irwan, bukannya tanpa hasil. Seperti saat kunker ke Houston, Amerika Serikat, Sumbar bisa memasukkan produk rendang dari UMKM setempat. Selain itu, tingkat hunian hotel meningkat. Di Bukittinggi, tingkat hunian hotelnya mencapai 90 persen.

Terkait kritikan dan wacana hak interpelasi yang digulirkan anggota DPR RI Andre Rosiade terhadap dirinya, Irwan malah mempertanyakan kapasitas Andre dalam wacana interpelasi tersebut. "Sebagai anggota DPR, Andre yang berkilah sebagai bentuk pengawasan, harusnya mengawasi menteri, bukan gubernur," ujarnya.

Meski demikian, kalaupun hak interpelasi tersebut jadi dilakukan, Irwan mengatakan itu bukanlah hal istimewa, tapi hal biasa sebagai hak DPRD. Ia menyatakan siap menjawab bila memang dilakukan hak interpelasi.


Penulis: Milna Miana