Ego Sektoral Dipertontonkan di Tengah Ancaman Virus Corona

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Willy Aditya (Foto: Twitter)

-

AA

+

Ego Sektoral Dipertontonkan di Tengah Ancaman Virus Corona

Nasional | Jakarta

Kamis, 02 April 2020 15:17 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota DPR dari Fraksi NasDem Willy Aditya melihat pemerintah lamban menjalan kebijakan yang telah dibuat dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19.

Malah Willy Aditya menilai pemerintah mempertonton ego sektoral, antara kementerian maupun ego antara pemerintah pusat dan daerah.

Sudah dua hari Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun hingga saat ini belum terlihat sama sekali bentuk pelaksanaannya.

“Katanya pemerintah mau cepat mengatasi corona, tapi sudah dua hari belum juga ada tanda-tanda pelaksanaannya,” tegas Willy Aditya, Kamis (2/4/2020).

Willy tidak habis pikir dengan gerak dan kepaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Mestinya, sejak PSBB ditandatangani oleh presiden, pejabat yang berwenang bergerak cepat menyusun langkah-langkah apa yang akan dilakukan menyusul keluarnya PP PSBB.

Namun hingga saat ini dia belum mendengar rencana apapun dari para kepala daerah terkait PSBB ini. Sementara Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang memberi peretujuan juga tidak kelihatan gerak langkahnya.

“Sementara virus terus mengancam keselamatan kita semua setiap waktu, terutama kalangan rentan. Kita masih belum di puncak pandemi. Kalau begini terus polanya, paling cepat akhir awal September wabah ini baru akan berakhir,” tegas Willy.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem ini melihat ego sektoral dan masalah adminitrasi lembaga pemerintahan masih menjadi biang masalah. Baik ego kementerian maupun ego antara pemerintah pusat dan daerah.

Administrasi, kerja sama di antara lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak padu. Akhirnya sebuah kebijakan yang sudah diambil selalu terkendala di sisi implementasi.

“Ini diperparah lagi dengan birokrasi kita yang dikenal bertele-tele,” ujar pria kelahiran Solok, Sumatera Barat ini.

Willy mencontohkan soal pelarangan angkutan umum lewat surat edaran dari Kemenhub kemarin. Namun dalam kenyataannya hal tersebut belum bisa dieksekusi karena bergantung pada keputusan seorang kepala daerah.

Keputusan kepala daerah dalam menerapkan kondisi PSBB harus mendapat izin dari pihak berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.

Fadjroel: Presiden Jokowi Tak Larang Mudik, tapi Bagi yang Nekat akan Masuk ODP

“Jadi berputar-putar seperti lingkaran setan akhirnya. Bagaimana kita bisa cepat jika begini modelnya,” tandasnya.

Melihat kenyataan ini, Willy mendesak agar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengambil alih pengusulan kondisi PSBB, terutama bagi Jabodetabek. Setelah itu Menkes bisa langsung menyetujuinya.

“Ini biar cepat dan tidak bertele-tele. Ini kondisi luar biasa, maka penanganannya juga harus tidak biasa. Virus itu menginfeksi tubuh manusia dengan proses yang cepat, maka harus diimbangi juga dengan pola penanganan yang cepat pula,” desaknya.

Tugas negara itu melindungi dan melayani warganya, dan itu harus diterjemahkan lewat keputusan dan kebijakan politik dari para aparat pelaksananya, yakni pemerintah.

"Kalau seperti ini terus bagaimana bisa disebut melindungi dan melayani?” tegasnya.


0 Komentar