Ekonom Senior: Tol Lautnya Mana Pak Jokowi?
Ekonom senior Faisal Basri. (Foto: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik semangat pembangunan maritim Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua ini yang kian memudar. 

Menurut Faisal, roh maritim yang digaungkan Jokowi sejak hari pertama terpilih sebagai presiden, telah berganti menjadi roh investasi.

"Pada masa jabatan kedua (Jokowi), Kementerian Koordinator Kemaritiman diperluas menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Urusan kemaritiman terbenam di tengah hiruk pikuk menggenjot investasi yang melahirkan gagasan omnibus law," kata Faisal dalam blog pribadinya faisalbasri.com, dikutip Jumat (14/2/2020).

Faisal menilai, merosotnya semangat maritim ini sebenarnya sudah terlihat selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019) lalu. Di mana, realisasi pembangunan transportasi darat dan udara berkembang pesat ketimbang transportasi laut.

Peranan transportasi darat dalam perekonomian yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 2,14 persen pada 2014 menjadi 2,47 persen per September 2019.

Selama kurun waktu yang sama, transportasi udara meningkat lebih pesat lagi, yakni dari 1,03 persen menjadi 1,62 persen.

Sebaliknya, peranan transportasi laut karena tabiat "memunggungi laut" justru mengalami penurunan dari 0,34 persen pada 2014 menjadi 0,32 persen pada 2019. Bahkan, sempat 0,30 pada 2018. Demikian pula halnya dengan transportasi sungai, danau, dan ferry yang turun dari 0,12 persen menjadi 0,11 persen.

"Memang, dalam segala hal kita kekurangan infrastruktur. Namun, perhatian terhadap angkutan laut dan angkutan berbasis air lainnya, praktis tidak membuktikan pemerintah peduli dengan visi maritim yang didengung-dengungkan itu," jelas Faisal.

Faisal Basri Sebut Tax Ratio 2019 Terendah dalam Setengah Abad Terakhir

Ongkos logistik, menurut Faisal, tetap mahal dan pelayanan tol laut tidak menentu. Bahkan, lanjut Faisal, tol laut khusus pengangkut ternak sudah tidak terdengar lagi. Sehingga integrasi perekonomian domestik tetap lemah.

Ia mengungkap tidak kurang dari 81 persen barang ekspor dan impor RI diangkut oleh kapal asing. Pada 2018 lalu, devisa Indonesia terkuras sebanyak 8,5 miliar Dolar AS hanya untuk membayar kapal asing tersebut.

"Ironis jika kita membandingkan dengan masa kejayaan Majapahit yang memiliki armada dagang lebih dari 400 kapal, dan salah satu kapalnya lebih besar dari kapal terbesar milik Portugis, kala itu. Solsuinya bukan dengan Omnibus Law tapi dengan mengembalikan roh laut. dalam jiwa pembangunan INdonesia sebagaimana dikumandangkan oleh Pak Jokowi lima tahun yang lalu," tukasnya.