Ekspor Perdana Alat Pengukur Kekuatan Jalan, Menteri PUPR: Wajib Gunakan Produk Dalam Negeri

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) telah mengembangkan alat pengujian bernama Alat Pengukur Kekuatan Jalan. (Foto: Tribunnews)

JAKARTA, HALUAN.CO - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang telah mengembangkan alat pengujian bernama APKJ (Alat Pengukur Kekuatan Jalan) yang di dunia internasional disebut dengan nama FWD (Falling Weight Deflectometer).

Teknologi APKJ telah diinisiasi sejak tahun 2008 dengan melakukan penelitian prototipe APKJ untuk mendapatkan rangka alat dan sistem pembebanan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, produk-produk lokal bisa membanjiri pasar dalam negeri dan digunakan secara maksimal oleh para pelaku konstruksi Tanah Air.

"Kita ini memiliki 48 ribu kilometer jalan nasional, sehingga pasti butuh alat ini banyak. Dengan jumlah balai yang tersebar di 34 Provinsi, satu balai pasti butuh lebih dari satu. Jadi kalau kita bisa pakai sendiri ya lebih bagus," ujar Menteri Basuki dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Rabu (11/12/2019).


Untuk saat ini menurut Menteri Basuki, APKJ buatan lokal baru digunakan di beberapa balai besar/balai pelaksana jalan nasional atau di Dinas PU/Bina Marga Provinsi setempat seperti Palembang, Semarang, Makassar, Manado, Mataram dan Balikpapan.

Menteri Basuki akan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri untuk berbagai kegiatan konstruksi terutama dalam pembangunan infrastruktur.

"Seperti aspal karet, itu saya dorong terus. Memang butuh konsistensi kebijakan untuk memanfaatkan produk dalam negeri. Kalau tidak, kita tidak bergerak memanfaatkan kalau sudah diekspor, kita sendiri harus pakai," ucapnya.

Dalam laporannya Plt. Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR, Lukman Hakim menyampaikan bahwa sejak tahun 2018 Direktorat Jenderal Bina Marga telah menggunakan APKJ untuk survey kondisi struktur perkerasan jalan, khususnya di lingkungan Balai Besar atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah V Palembang, VII Semarang, XIII Makassar, dan XV Manado.

Pada tahun 2019 BPJN IX Mataram dan BPJN XII Balikpapan juga menggunakan APKJ Pusjatan. Selain dari BBPJN V dan XIII, balai lainnya menggunakan APKJ milik Pusjatan.

"Pusjatan pada saat ini memiliki empat unit APKJ yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan advis teknis tersebut dan untuk keperluan penelitian perkerasan," terangnya.

Dikatakannya, dengan adanya permintaan dari Ministerio das Obras Públicas, Transporte e Comunicações (Ministry of Public Works, Transportand Communication) Republik Demokratik Timor Leste untuk APKJ ini merupakan suatu bukti kepercayaan atas keandalan produk nasional yang dihasilkan oleh Pusjatan dan PT. Panairsan Pratama.

"APKJ Pusjatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi Republik Demokratik Timor Leste, di mana data kondisi struktural perkerasan jalan dapat diperoleh dalam waktu relatif singkat, terpercaya, praktis, efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebutuhan," paparnya.

Saat ini sudah ada permintaan dari berbagai negara untuk FWD BIMA, misalnya dari India dan Srilanka, khususnya India sudah mempunyai standar teknis yang mensyaratkan semua district (kabupaten / kota) di India harus menggunakan FWD untuk pekerjaan survei jalannya.

"Semoga Indonesia juga mempunyai standar teknis serupa terkait survei jalan dalam menggunakan FWD, mengingat pentingnya output yang dihasilkan FWD ini dalam memberikan data lendutan jalan secara cepat," ujarnya.


Penulis: Milna Miana


0 Komentar