Elite Jangan Suka Buat Ujaran dan Sinisme Model 'Said Didu', Semua Harus Akur Saat Pandemi Covid-19
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono mengatakan, semua politisi, elite, mantan pejabat negara dan pemerintah harus pada akur, serta tidak saling serang dan caci maki di saat bangsa Indonesia sedang menghadapi perang melawan pandemi virus Corona (Covid-19)

"Apapun kita bangsa Indonesia dan Joko Widodo sama-sama belum pernah menghadapi perang terbuka melawan musuh yang kasat mata dan sangat mematikan manusia, jadi jangan saling merasa paling hebat, paling pintar," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (5/4/2020).

Menurut Arief, semua elite harus sadar saat ini bangsa Indonesia tengah hadapi situasi sangat berat dan sulit. Sebab, dampak pandemi Covid-19 ini menyangkut masalah perekonomian dan hubungan sosial antar masyarakat

"Mohon para elite politik, tokoh berpengaruh, aktivis mantan pejabat jangan terus mencela pemerintah Joko Widodo, apalagi membuat ujaran kebencian dan sinisme model Said Didu terhadap Luhut Binsar Panjaitan," tegas Arief,

Hal ini, lanjutnya, bisa memicu perpecahan bangsa Indonesia dalam memerangi Covid 19.

"Sudah kalian berdamai dan saling memaafkan saja. Sebab kalian berduakan sama tujuannya yaitu membangun bangsa dan menghindarkan bangsa ini hancur akibat Covid 19," katanya.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini juga berharap agar para kepala daerah dalam penanganan Covid-19 ini hendaklah satu komando mengikuti arahan Presiden Joko Widodo, tidak sendiri-sendiri dengan kebijakan masing-masing tanpa berkoordinasi dengan pusat.

Kapolri Terbitkan Aturan Penghina Presiden dan Pejabat saat Pandemi Covid-19

Khusus bagi DPR, Arief yang juga Ketua Umum FSP BUMN Bersatu ini meminta DPR tidak membahas RUU Omnibus Law seperti RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dalam kondisi pandemi Covid-19. Sebab, akan memancing kemarahan masyarakat.

"Saya mohon dengan kerendahan hati kepada anggota DPR RI yang terhormat juga jangan menyulut kemarahan masyarakat dengan membahas dan akan mengesahkan UU Omnibus Law," katanya

Arief mendesak para Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra agar berpikiran waras dan tidak bersikap masa bodo dengan tetap melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law.

"Tolong Pimpinan Fraksi dan Pimpinan DPR RI pada waras dan jangan belaga masa bodo. Hentikan dan batalkan Omnibus Law. saat kita menghadapi wabah Covid 19," kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Karena itu, Arief meminta agar Presiden Joko Widodo segera menarik draft RUU Omnibus Lawa dari DPR agar batal dibahas dan fokus penanganan Covid-19.

"Dampak global Covid 19 akan membuat semua negara, bagaimana menyelamatkan negaranya masing masing. Jadi yang namanya Omnibus Law itu tidak akan ada gunanya dan tidak akan ada investasi asing masuk Indonesia," tandasnya.


0 Komentar