Elsam Desak Presiden Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Nasional

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Upaya mendisiplinkan warga agar menaati social distancing dan phisycal distancing belum berhasil (Ilustrasi: Haluan.co)

-

AA

+

Elsam Desak Presiden Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Nasional

Nasional | Jakarta

Senin, 30 Maret 2020 15:46 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Banyak yang berharap, Senin (30/3/2020), dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi sudah menetapkan Jakarta melakukan karantina wilayah (lockdown). Seperti Kota dan Kabupaten Bogor misalnya berharap Jakarta secepatnya melakukan lockdown karena ibu kota menjadi episentrum corona.

Namun, harapan yang ditunggu tidak juga muncul. Pemerintah pusat dikatakan Presiden tengah menyiapkan aturannya. Sementara daerah sudah mengambil inisiatif sendiri karena sudah banyak korban berjatuhan. Sementera presiden terus bertariak bahwa lockdown adalah kewenangan pusat.

Jokowi Tetapkan Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat pun seperti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menuntut pemerintah segera mengambil sikap untuk menyelamat negara dan juga warganya dari COVID-19.

  • Segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan maupun menyediakan anggaran yang diperlukan guna menekan penyebaran virus, membangun dan mengembangkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, serta menyiapkan skema dan jaminan sosial bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak wabah Covid 19, khususnya pekerja informal, buruh, dan pengusaha menengah, kecil dan mikro (UMKM).
  • Segera mengeluarkan kebijakan penetapan status keadaan darurat kesehatan secara nasional melalui keputusan presiden. Penetapan ini akan berpengaruh pada kecepatan pengambilan kebijakan terkait COVID-19 serta bagaimana cara pemerintah menangani situasi, termasuk dalam memaksakan pemberlakukan karantina wilayah, seperti yang telah dilakukan di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Konsekuensi dengan status darurat:

  • Sesuai Pasal 55 UU No. 6 tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yang menetapkan, “Pemerintah Pusat wajib memenuhi kehidupan dasar orang yang berada dalam lingkup wilayah karantina kesehatan”.
  • Kewajiban ini koheren dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan yang mengatur kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyalurkan bahan pangan dalam keadaan darurat.


0 Komentar