Fadli Zon Desak Kemenag Buat Keputusan soal Ibadah Haji, Jangan Nunggu Keajaiban!

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi ibadah umrah. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pemerintah Indonesia membuat keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Tujuannya agar jemaah di Indonesia mendapat kepastian.

"Segera bikin keputusan, agar para calon jamaah haji kita segera mendapatkan kepastian," desak Fadli Zon lewat akun twitternya, Kamis (26/3/2020).

Akhir pekan lalu, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta telah menyurati Menteri Agama RI agar menunda penyelesaian kewajiban urusan haji untuk musim haji 1441 H/2020 karena adanya kasus pandemi global Covid-19. Surat itu tertanggal 13 Maret 2020.

Lewat suratnya itu, Arab Saudi meminta agar pembayaran uang muka terkait kontrak layanan ibadah haji 1441 H ditunda. Karena, mereka tengah melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Dalam surat tersebut, Kedubes Arab Saudi juga melampirkan surat dari Menteri Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Muhammad Saleh Benten.

Kendati secara verbal tidak (atau belum) pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 itu, namun menurut Fadli, surat dari pemerintah Saudi ini secara tersirat telah menyampaikan pesan perkembangan terkini wabah corona mungkin akan melahirkan keputusan darurat yang bersifat drastis.

Belajar dari pembatalan izin umrah yang dilakukan secara mendadak oleh Saudi, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif. Apalagi, Saudi kini tengah menghadapi lonjakan jumlah orang yang terpapar Covid-19.

Per hari Rabu, 25 Maret 2020, misalnya, jumlah orang terpapar di Saudi mencapai 767 kasus. Padahal, sehari sebelumnya, jumlah orang yang terpapar dilaporkan masih berada di angka 562. Kemarin, pemerintah Saudi melaporkan kematian pertama akibat virus Corona di negaranya.

"Bagaimana mereka akan mengatur 2,4 juta jamaah haji di tengah wabah yang cepat sekali menular tersebut?" tanya Fadli.

Pandemi global Covid-19 harus dianggap force majeure. Sehingga, pemerintah Indonesia harus segera membuat keputusan apakah pemberangkatan jamaah haji tahun ini akan diteruskan atau ditiadakan.

"Keputusan itu perlu dibuat segera, dengan atau tanpa putusan resmi pemerintah Arab Saudi, untuk meminimalisir risiko bagi jamaah kita, sekaligus meminimalisir kerugian moril dan materil akibat ketidakpastian yang dibiarkan berlarut-larut. Sebagai gambaran, tahun ini Indonesia rencananya akan memberangkatkan 231.000 jamaah," desaknya.

"Saya membaca, sesuai Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang disusun oleh Kementerian Agama, kloter pertama jamaah haji Indonesia akan masuk asrama haji pertama kali pada pada 25 Juni 2020 dan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Juni 2020. Artinya, ini kan tinggal menghitung hari saja. Tapi hingga hari ini kepastian pelaksanaan ibadah haji masih saja dibiarkan menggantung."

Alih-alih menyusun skenario darurat, Fadli melihat pemerintah malah meminta agar para jamaah haji segera melunasi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 2020.

"Saya cek, jadwal pelunasan tahap pertama telah dimulai sejak 19 Maret kemarin, dan akan berakhir 17 April 2020 mendatang. Sementara, pembayaran tahap kedua dibuka dari 30 April hingga 15 Mei 2020. Kementerian Agama sepertinya sama sekali mengabaikan kondisi force majeure yang tengah melanda dunia Januari lalu. Menurut saya, ini sangat memprihatinkan," imbuhnya.

Keppres BPIH Terbit, Ini Biaya Haji Per Embarkasi

Fadli juga membaca, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyatakan Pemerintah telah meniadakan kegiatan manasik haji untuk meminimalisir penyebaran vorus Covid-19. Namun, rangkaian kegiatan ibadah hajinya sendiri akan tetap mereka teruskan. "Logikanya di mana? Sensitivitas aparat birokrasi kita terhadap kondisi darurat Covid-19 benar-benar menyedihkan."

Menurut Fadli lagi, terkait kondisi darurat global Covid-19, Indonesia tidak harus selalu menunggu keputusan resmi pemerintah Arab Saudi. Pemerintab bisa—bahkan harus—segera membuat keputusan sendiri berdasarkan kondisi terkini di dalam negeri serta proyeksi wabah setidaknya hingga dua bulan ke depan.

"Enggak usah jauh-jauhlah pertimbangannya. Saat ini, shalat Jumat dan shalat berjamaah saja sudah dianjurkan untuk dihindari di wilayah-wilayah terdampak Covid-19. Ini sudah dianjurkan para ulama di banyak negara, seperti Mesir, Iran, Saudi, bahkan termasuk MUI sendiri. Tujuannya adalah untuk membatasi kontak fisik demi mencegah penyebaran Covid-19," ucap dia.

Jika ibadah dalam skala kecil saja dianjurkan untuk dibatasi, bagaimana dengan ibadah haji yang skalanya kolosal, melibatkan lebih dari 2,4 juta orang?

"Kita semua tentu tak menginginkan ibadah jadi terhalang oleh wabah. Namun, kita sedang berada di tengah kondisi force majeure. Saran saya kepada Menteri Agama, berhentilah menunggu keajaiban. Tak seharusnya kebijakan publik yang penting dan genting dirumuskan atas dasar harapan belaka," tuntas Fadli.


0 Komentar