Fadli Zon Nilai Pemerintah Pakai 'Jurus Mabok' Hadapi Covid-19

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Fadli Zon di acara Dua Sisi. (Foto: Twitter)

-

AA

+

Fadli Zon Nilai Pemerintah Pakai 'Jurus Mabok' Hadapi Covid-19

Nasional | Jakarta

Jumat, 03 April 2020 11:22 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Anggota DPR RI Fadli Zon menilai pemerintah tidak punya grand strategi dalam menghadapi wabah virus corona atau covid-19. Bahkan, menurutnya, pemerintah terkesan menggunakan jurus mabok karena beberapa kali kebajakan malah dianulir sendiri. 

Hal itu dikatakan politisi Partai Gerindra tersebut dalam diskusi Dua Sisi di tvOne, Kamis (2/4/2020) malam.

"Bagaimana mau percaya ada grand strategy? Urusan komunikasi publik saja belepotan. Ini namanya jurus mabok," kata Fadli.

Ia mencontohkan, wacana darurat sipil yang sempat disebut Presiden Joko Widodo namun kemudian dianulir karena mendapat tantangan dari banyak pihak.

Padahal, katanya, Indonesia sudah punya UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan yang di dalamnya telah memuat berbagai klausul mengenai situasi darurat kesehatan sebagaimana yang tengah dihadapi.

View this post on Instagram

Baru saja sy bicara di @duasisi_tvone @tvonenews menyoal bgmn jurus negara melawan corona. Sy melihat pemerintah tdk punya grand strategy. Bbrp kali kebijakannya beerubah-rubah seperti jurus mabok. Ini memunculkan ketidakpercayaan masyarakat. . . Sebelumnya, di tgl 30 Maret 2020, pemerintah sempat memunculkan wacana darurat sipil yg kemudian mendapat tentangan dari banyak pihak. Dua hari setelahnya muncul kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sy heran kenapa sejak awal pemerintah tidak merujuk pada UU No. 6/2018 ttg Karantina Kesehatan yg lebih baru, dan di dalamnya telah memuat bbgau klausul mengenai situasi darurat kesehatan sebagaimana yg tengah kita hadapi. . . Sy menilai pemerintah lambat dalam merespon corona. Jurus pemerintah pusat yg jelas selalu ketinggalan dari jurus yg diterapkan oleh Pemerintah Daerah, terutama jika dibandingkan dengan inisiatif yg dilakukan Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah Pusat berkali-kali ketinggalan jurus dari Pemda. Mulai dari awal pembuatan situs dan hotline informasi, penetapan tanggap darurat, usulan karantina wilayah, hingga pembatasan transportasi publik dan pribadi di jalan tol dan jalan arteri nasional. . . Sekarang yg paling penting adlh bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Jurus pemerintah harus semakin dimatangkan. Harus ada kebijakan yg tepat sesuai dgn persoalan. Sy berharap berhentilah pemerintah dagelan lagi agar masyarakat bisa lebih waspada. @duasisi_tvone #covıd19indonesia

A post shared by Fadli Zon (@fadlizon) on

Fadli juga menilai pemerintah lambat dalam merespon corona. Malah, kebijakan pemerintah daerah, terutama Gubernur DKI Jakarta, sering lebih dulu beberapa langkah dibanding pemerintah pusat. Mulai dari pembuatan situs dan hotline informasi, penetapan tanggap darurat, usulan karantina wilayah, pembatasan transportasi publik dan pribadi di jalan tol dan jalan arteri nasional.

Sekarang yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Fadli melanjutkan, jurus pemerintah harus semakin dimatangkan. Harus ada kebijakan yang tepat sesuai dengan persoalan.

“Saya berharap pemerintah berhentilah membuat dagelan lagi agar masyarakat bisa lebih waspada,” ucapnya.


0 Komentar