Faisal Basri Sebut Tax Ratio 2019 Terendah dalam Setengah Abad Terakhir
Ekonom UI Faisal Basri. (Foto: Monitor)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyoroti capaian rasio pajak atau tax ratio 2019 yang diproyeksi turun menjadi 9,8 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Menurut dia, angka tersebut merupakan yang terendah dalam setengah abad terakhir.

"Nisbah pajak (tax ratio) pada 2019 turun, mencapai aras terendah dalam setengah abad terakhir.Mungkin lebih lama dari itu, karena saya hanya bisa melacak data ke belakang sampai tahun 1970. Penurunan membuat tax ratio hanya satu digit, kedua kalinya selama pemerintahan Jokowi," kata Faisal dalam blog pribadinya faisalbasri.com, dikutip Jumat (14/2/2020).

Faisal menjelaskan, angka tax ratio ini mengacu pada sejumlah keterangan pemerintah. Ia memulai dari data produk domestik bruto (PDB) terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2020.

Lalu, data penerimaan perpajakan dalam APBN Kita terbitan Kementerian Keuangan terbaru (edisi Januari 2020).

Dikatakan Faisal, tax ratio yang dipakai adalah versi yang lazim dipakai di dunia, bukan versi pemerintah. Karena, dalam perhitungan versi pemerintah, tax ratio memasukkan penerimaan bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam.

"Nisbah pajak adalah penerimaan pajak dibagi PDB harga berlaku," ungkap Faisal.

Menko Airlangga Yakin IA-CEPA Bisa Gairahkan Minat Investor Australia

Angka ini pun, lebih rendah dari target pajak yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia pernah menargetkan tax ratio 2019 mencapai 11,4-11,9 persen dari PDB dan optimistis dapat mencapai target itu.

"Optimisme pemerintah didasari oleh historis pertumbuhan penerimaan perpajakan yang mengalami kenaikan pada 2017 dan dilanjutkan tahun 2018," kata Sri Mulyani saat sidang paripurna di ruang sidang Kompleks Parlemen, pada Kamis (31/5/2018) silam.

Faisal menilai, perkembangan yang kurang menggembirakan ini harusnya menjadi warning atau peringatan bagi pemerintah yang akan mengobral pajak. Kebijakan obral pajak yang dikritik Faisal ini tertera dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan.