Foto Pejabat di Ruang Publik: Narsistik atau Urgensi?

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Wajah para pejabat publik seringkali terpampang pada baliho atau papan reklame di ruang publik, sebegitu pentingnya sebuah citra. (Ilustrasi: Haluan.co)

-

AA

+

Foto Pejabat di Ruang Publik: Narsistik atau Urgensi?

Overview | Jakarta

Rabu, 01 April 2020 13:55 WIB


Sebenarnya tidak ada masalah soal penempatan foto pejabat pada baliho atau reklame publik. Tapi, kalau sering-sering, apa ya tidak malu?

SEBELUM mulai tinggal di Jogja di pertengahan tahun 2013, saya tak begitu peduli dengan wajah pejabat publik yang terpampang pada baliho-baliho. Hal semacam ini baru dijumpai saat seringkali saya harus melewati Klaten, dari Jogja ke arah Solo atau sebaliknya.

Entah kenapa, daerah satu itu amat terkenal dengan foto bupati di mana-mana. Bahkan, bupati waktu itu, seorang perempuan yang kebetulan istri dari mantan bupati sebelumnya. Wajahnya hampir tersebar di seantero jalan utama Jogja-Solo yang membentang hingga perbatasan Delanggu.

Namun, persoalan foto pejabat di papan reklame ini tentu tak hanya di Klaten saja. Atau mungkin warga Klaten sudah amat bosan dengan hal ini, sehingga mereka lantas memilih sebagai nihilis. Ada atau tidaknya bupati, sudah tak relevan lagi. Sebab, sosok yang jadi bupati hanya berputar di lingkaran itu-itu saja.

Setidaknya, dalam kurun waktu dua dekade, Klaten hanya dipimpin oleh dua pasang suami-istri saja. Cukup untuk memimpin kurang lebih 1,13 juta jiwa penduduk Klaten. Hanya dua rumah tangga saja. Mantap kagak tuh slur?

Jika Jawa Tengah punya Klaten, kabupaten lain seperti Sidoarjo di Jawa Timur juga punya kisah serupa. Dengan sosok Saiful Illah sebagai garda depan wajah terpopuler di Sidoarjo. Kota yang akrab dengan tambak dan petis udang itu memiliki Saiful Illah selama dua dekade.

Satu dekade pertama sejak tahun 2000, Illah menjadi wakil bupati bagi Win Hendrarso. Dan baru di dekade belakangan, Illah menjadi bupati di Sidoarjo. Dua puluh tahun, selama itu pula wajah Saiful Illah menghiasi baliho dan papan reklame publik di sekujur jalan utama Sidoarjo.

Meski lebih dikenal karena kasus Lumpur Lapindo, tapi warga Sidoarjo umumnya lebih peduli dengan pembangunan kota dan penataan lingkungan. Hal ini makin jadi pergunjingan ketika kota tetangga yaitu Surabaya dipimpin oleh Tri Rismaharini, atau Bu Risma.


Mendengar dan Melukis Surabaya Melalui Lagu-lagu Silampukau

Penataan Surabaya yang amat pesat di tangan Risma membuat sebagian warga Sidoarjo merasa perlu untuk menuntut hal serupa. Namun, nampaknya mereka lebih mudah menemui bupatinya secara dua dimensi, daripada secara langsung.

Bahkan saat Saiful Illah terkena Operasi Tangkap Tangan KPK dan digelandang ke Jakarta pada awal tahun 2020 lalu, masyarakat Sidoarjo nampak sumringah. Alih-alih membela pemimpinnya, mereka malah banyak berkelakar di kolom komentar akun Radio Suara Surabaya. Radio andalan insan Jawa Timur dalam berbagai hal mulai kemacetan hingga kehilangan mobil itu merupakan kanal pertama yang mengabarkan Saiful dicokok KPK.

“Siapa itu yang ditangkap? Soalnya mayoritas warga Sidoarjo tak merasa punya bupati," ujar salah satu warga dalam kolom komentar.

Beberapa komentar lucu lain adalah warga yang berujar bahwa masyarakat Sidoarjo perlu mengadakan tumpengan atau syukuran karena Saiful akhirnya ditangkap KPK. Sebagian lain mengeluarkan ungkapan-ungkapan satir dalam dialek bahasa Jawa setempat yang menganggap Saiful gagal dalam membangun Sidoarjo. Bahkan konon anak juragan tambak itu dianggap lebih banyak terlihat di baliho daripada terlihat kerja.

Tentu, di Indonesia ini tak hanya Klaten dan Sidoarjo yang memiliki pemimpin macam ini. Pemimpin dengan jobdesk laiknya foto model atau model kalender. Beberapa dari kita juga sesekali pasti pernah melihat sebuah imbauan publik dengan tema kebersihan atau kesehatan, tetapi rasio tulisan dan foto pejabat tidak sinkron.

Alih-alih tulisannya jelas, yang ada justru seringkali foto pejabat lebih besar dan jelas. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan, jadi ini imbauan atau sekadar album foto pejabat yang disebar di seluruh penjuru kota?

Nah, karena persoalan memasang foto pejabat ini nampaknya jadi hal yang lumrah, maka saya mau sedikit menganalisisnya.

Pertama, kebutuhan untuk memampang foto pejabat adalah cara bagi seorang pemimpin daerah itu supaya makin dikenal warga. Tidak perlu kenal secara fisik, tapi minimal para kawula alit tahu bagaimana tampang pemimpinnya. Sehingga, jika suatu kali bertemu di pengkolan pasar atau di acara kawinan, tidak perlu lupa untuk mengucap salam dan meminta pesangon.

Kedua, penempatan foto pejabat pada baliho atau reklame berguna bagi political marketing. Hal ini bisa dipakai untuk mendongkrak citra seseorang yang sudah menjabat untuk mendapat dukungan lebih. Dukungan itu tak mesti harus soal mencoblos saat pemilihan umum, tapi sekadar tahu nama dan tahu wajah. Sebab, urusan coblos-mencoblos itu nanti urusan belakangan. Siapa yang lebih tenar, nampak berkuasa, dan berwibawa memiliki kans lebih untuk terpilih kembali. Atau jika tidak, bisa dipakai untuk menjadi promotor bagi anak atau saudaranya dalam mencalonkan diri sebagai anggota dewan.

Untuk kasus kedua ini Klaten punya banyak contoh juga. Sebab ketua DPR RI periode 2019-2024 juga berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang salah satu daerahnya adalah Klaten. Begitu pula, beliau memakai foto ibu dan kakeknya sebagai promotor utama yang terpampang pada papan baliho.

Bayangkan jika Anda orang Klaten di masa pemilu. Makin banyak wajah-wajah random yang terpampang di sudut-sudut kampung Anda. Padahal, di hari-hari biasa saja jalanan sudah disesaki oleh foto Yth. Ibu Bupati. Dan yakinlah, jika Anda bosan dengan wajah mereka, bisa dibayangkan betapa bosannya fotografer yang mengambil foto. Berbagai pose kaku, disunting, lantas ditempel pada berbagai macam baliho atau brosur sesuai kebutuhan.

Sebenarnya tidak ada masalah soal penempatan foto pejabat pada baliho atau reklame publik. Tapi, kalau sering-sering, apa ya tidak malu? Apa mungkin semua pejabat itu harus ekstrover? Atau memang sekadar menyalurkan bakat fotogenik?


Jadi, soal narsistik atau urgensi, nampaknya penempatan foto pejabat ini mencakup kedua tujuan itu.

Pertama, narsistik karena ada kebutuhan untuk dikenal luas. Agar rakyat yang ia pimpin tahu siapa dia, siapa pemimpin mereka. Hal ini penting karena beberapa masyarakat yang tinggal jauh dari pusat keramaian umumnya tak begitu peduli dengan siapa pemimpin mereka. Mereka hanya peduli bagaimana cara bertahan hidup. Urusan pemimpin bertahan di jabatannya? Itu urusan ukuran kaos dan kalender gratis sebelum pemilihan umum.

Kedua, urgensi penempatan foto pejabat pada baliho atau reklame adalah menyoal promosi. Atau lebih tepatnya, promosi kuasa. Sebab mana mungkin orang mau berkuasa tapi tak terbesit sedikit pikiran untuk melanggengkan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Ya promosi. Dan cara sederhana dari promosi itu adalah menampilkan wajah di pelbagai tempat. Promosi ini amat urgen dalam persoalan kuasa. Sebab, kalau tak banyak pihak tahu diri Anda sebagai komoditas politik, maka tak banyak pula dari mereka yang mau memilih Anda kembali.

Dalam perhitungan untung rugi politik, hal ini bisa mengirit biaya kampanye. Kapan lagi pakai uang negara buat kampanye terselubung? Hehehehe….


0 Komentar