FPI: Pemerintah Indonesia Lemah Tangani Kasus Pelanggaran HAM Berat terhadap Uighur

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis. (Foto: Haluan/Tio)

JAKARTA, HALUAN.CO – Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis meminta pemerintah Indonesia proaktif membantu menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China. Sebab, yang dialami muslim Uighur itu adalah pelanggaran HAM berat.

"Kita sebagai umat Islam terbesar di dunia, berkewajiban menjaga ketertiban dunia,” kata Shobri di kawasan Jatinegara, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Sobri menganggap, saat ini pemerintah Indonesia sangat lamban dalam merespons persoalan Uighur tersebut. “Pemerintah sangat-sangat lemah dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat umat muslim di Xinjiang,” kata dia.

Selain itu, dia juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan untuk menghentikan segala bentuk arogansi pemerintah Cina di Xinjiang.

Dengan adanya pelanggaran HAM seperti itu, PBB harus mengecek langsung, serta melakukan investigasi terkait kamp yang disebut penjara raksasa di Cina tersebut.

"Turun ke masyarakat, tanya ke masyarakat ada apa disana, apa yang mereka alami disana,” kata Sobri.

Namun demikian, Sobri juga pesimis melihat PBB saat ini yang kurang semangat menangani persoalan yang dialami muslim Uighur.

"Oleh karena itu, kami bersama-sama akan turun untuk menjalankan misi mulia dalam menghapus penjajahan di muka bumi,” tukasnya.


0 Komentar