FPI Tak Peduli SKT, Ngabalin: Negara Ini Ada Aturan, Bukan Hukum Rimba!

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. (FOTO: Suara.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, merespons pernyataan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Sobri, yang enggan memperpanjang perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT).

FPI beralasan, hal itu tidak bermanfaat terhadap ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab tersebut.

Ngabalin pun langsung mengingatkan kepada FPI tentang aturan yang berlaku di Indonesia mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, semua hal ada aturannya di negara hukum seperti Indonesia.

"Ya, itu terserah dia. Dia mau hidup baik, ya, kalau tidak juga terserah, yang pasti negeri ini ada aturannya, bukan hukum rimba yang berlaku di sini," kata Ngabalin di Jakarta, Minggu (22/12/2019).

Menurut Ngabalin, di Indonesia ada sejumlah regulasi yang mengatur tentang ormas, perkumpulan, dan yang lainnya. Hal itu, menurutnya, yang perlu diperhatikan oleh semua ormas, termasuk FPI.

Semua ormas, kata Ngabalin, harus patuh harus patuh terhadap aturan yang berlaku di Tanah Air, termasuk memperpanjang SKT. Dirinya menyebut, status FPI sebagai ormas akan berubah bila tak mengurus perpanjangan SKT.

"Nanti dilihat Departemen (Kementerian) Dalam Negeri, Departemen Kehakiman untuk apakah dia perkumpulan, ataukah dia menjadi paguyuban, atau menjadi Alumni 212 atau kelompok pengajian. Kan bisa saja menjadi itu," ujarnya.

"Yang pasti Anda sedang diurus dan diatur oleh suatu organisasi negara yang namanya pemerintah. Kalau Anda tidak mau diurus oleh pemerintah dengan persyaratan negara, ya, artinya rakyat Indonesia bisa memberikan penilaian," tandasnya.


0 Komentar