Fraksi PAN Ingin DPR Percepat Pembahasan Perppu Covid-19

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. (FOTO: Istimewa)

-

AA

+

Fraksi PAN Ingin DPR Percepat Pembahasan Perppu Covid-19

Nasional | Jakarta

Jumat, 03 April 2020 12:21 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengimbau kepada semua pihak untuk memprioritaskan penanganan virus corona atau Covid-19. 

Mengapa ini penting:

  • Sampai saat ini, penyebaran virus ini belum bisa dihentikan.
  • Bahkan sebaliknya, penyebarannya cenderung melonjak setiap waktu.

Konteks:

  • DPR selaku lembaga legislatif bisa fokus membantu pemerintah menangani Covid-19.

Apa yang bisa dilakukan:

  • Fungsi pengawasan, budgeting, dan legislasi tetap dibutuhkan.
  • Mempercepat pembahasan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Untuk apa:

  • Ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam mengatur keuangan negara dalam situasi sulit saat ini.

Apa katanya:

  • Kita harus mempersiapkan diri menghadapi hal itu. Ancaman nyata ada di depan mata kita. Karena itu, kita semua harus berkontribusi. Menangani ini tidak bisa setengah-setengah.
  • Dalam rapat kerja gabungan secara virtual tadi malam, Ketua Gugus Tugas kembali memaparkan prediksi yang disampaikan BIN. Di situ disebutkan bahwa pada akhir April diperkirakan ada 27.307 kasus. Dan puncaknya, pada akhir Juli terdapat 106.287 kasus.
  • Sekarang tinggal menentukan skala prioritas saja. Apakah penanganan Covid-19 atau pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Silakan masing-masing fraksi memutuskan. Kami tidak mau intervensi sikap dan pandangan fraksi lain.

Pandangan lain:

  • Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf justru mengkritik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

Alasannya:

  • Perppu ini rawan disalahgunakan dalam kebijakan penggunaan keuangan negara. Perppu ini rentan menjadi celah korupsi.

0 Komentar