Gagal Bayar Klaim Nasabah, Komisi VI DPR Rekomendasikan Bentuk Panja Jiwasraya
PT Asuransi Jiwasraya (Persero). (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Kemelut keuangan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yaitu gagal bayar terhadap klaim nasabah telah membuat Komisi VI DPR (membidangi BUMN), merekomendasikan pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Demikian salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT. Jiwasraya (Persero) Hexana Tri Sasongko, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

“Komisi VI merekomendasikan untuk membentuk panja atau pansus untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima yang membacakan kesimpulan rapat.


Sebelum menjadi kesempulan rapat, pembentukan panja atau pansus itu diusulkan sejumlah anggota Komisi yang membidangi BUMN tersebut. Seperti dilontarkan Rieke Diah Pitaloka (Fraksi PDI Perjuangan) mengatakan, pembentukan pansus tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan asuransi plat merah itu. Namun juga secara otomatis menyelamatkan para nasabah yang menjadi korban.

“Jika nasabah tidak diselamatkan, maka itu bukan menyelamatkan Jiwasraya namanya. Bagaimana menyelamatkan hak nasabah dan hak negara?,” katanya.

Anggota dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron menuturkan, pembentukan panitia tersebut sangat penting sebab kasus ini harus diselesaikan bersama. “Saya setuju dibentuk panja, jika memang ada keputusan politik, ayo kita putuskan bersama karena ini sudah salah sejak awal,” ujarnya.

Sementara itu, Hexana Tri Sasongko menyebutkan, dana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan perusahaan BUMN yang dipimpinnya itu dana segear sebesar Rp32,89 triliun.

Diungkapkan, pihaknya juga tidak mampu membayar klaim jatuh tempo pada akhir 2019 yang senilai Rp12,4 triliun karena saat ini Jiwasraya masih mengalami tekanan likuiditas dan belum terjadi perbaikan kondisi.

“Saya mohon maaf kepada nasabah karena tidak bisa memberi tanggal kepastian kapan pembayaran dilakukan sebab ini ada pada korporasi action-nya,” katanya.


Kejahatan Korporasi

Sementara itu, secara terpisah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkapkan potensi kerugian nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kerugian tersebut mencapai Rp40 triliun-Rp50 triliun.

“Ada potensi kerugian sekitar Rp40 triliun-Rp50 triliun kerugian yang ditanggung jutaan nasabah Bumiputera dan Jiwasraya. Tapi, sampai saat ini, baru 20 nasabah dari Bumiputera dan Jiwasraya yang mengadu ke kami (BPKN),” kata Koordinator Komisi III BPKN Rizal E. Halim di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Penyebab gagalnya kedua asuransi tersebut membayarkan polis nasabah karena kecacatan manajemen perusahaan dan juga persolan investasi manipulatif.

Dari data yang dikumpulkannya ada persoalan miss management, ada persoalan inventasi yang manipulatif di kedua asuransi. Yang berdampak pada besarnya piutang yang harus ditanggung oleh kedua asuransi tersebut.

Pihaknya menilai bahwa kedua perusahaan di bidang asuransi tersebut terlibat dalam kejahatan korporasi yaitu menghancurkan perusahaan dari internalnya sendiri. “Maka itu, kami mendorong tindakan hukum yang bisa dijatuhkan pada dua perusahaan asuransi tersebut. Kita akan dorong ke kepolisian,” tutur dia.

Dia menambahkan sebanyak 12 juta nasabah Bumiputera dan 7 juta nasabah Jiwasraya bisa menjadi sasaran dari para oknum, apabila kasus ini tak diselesaikan. “Kami tidak ingin oknum-oknum berusaha memanfaatkan celah untuk merugikan masyarakat dan konsumen,” tegasnya.


0 Komentar