Gebrakan Erick Copot Lima Direksi Garuda Disebut Bukan Bersih-bersih BUMN, Tapi...
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon

JAKARTA, HALUAN.CO - Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tak bangga dengan perombakan sejumlah direksi Garuda setelah terbongkarnya dugaan penyelundupan Harley Davidson dan Brompton.

Menurut Fadli, pencoptan Dirut Garuda Ari Askhara karena adanya kasus penyelundupan. Artinya, kasus ini terungkap bukan atas pekerjaan Kementerian BUMN melainkan oleh jajaran Bea Cukai.

"Seandainya pihak Direktorat Bea dan Cukai tidak bekerja dengan baik mengungkap kasus ini, apakah para direksi yang bermasalah ini juga akan dicopot dari pekerjaannya?" kata Fadli lewat akun Twitter-nya, Sabtu (14/12/2019).

Politikus Partai Gerindra ini mencontohkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar. Kasus itu justru dibongkar oleh KPK, bukan internal Kementerian BUMN.

"Dalam kasus direktur Garuda sebelumnya, yang kini ditahan KPK, ia juga berhasil ditahan karena investigasi KPK bukan atas evaluasi dari Kementerian BUMN," paparnya.

Untuk itu, Fadli berpendapat bahwa pencopotan jajaran Direksi PT Garuda saat ini belum bisa dinilai sebagai sebuah gebrakan dari Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi, dengan sejumlah preseden tadi, saya belum bisa menilai pencopotan direksi Garuda saat ini sebagai sebuah gebrakan dari Menteri BUMN, apalagi sebagai upaya bersih-bersih," ucap dia.

"Semua prasangka atau harapan itu masih perlu dibuktikan. Bagi saya, sejauh ini pengawasan Kementerian BUMN masih belum bertaji," sambungnya.

Fadli menyebut, kasus penyelundupan itu menambah daftar panjang persoalan yang terjadi di PT Garuda. Menurutnya, BUMN yang mestinya membantu negara dalam politik kemakmuran bagi kemaslahatan rakyat, ternyata telah diselewengkan dan dicurangi oleh direksinya sendiri.

"BUMN yang mestinya membantu negara dalam politik kemakmuran bagi kemaslahatan rakyat ternyata telah diselewengkan dan dicurangi oleh direksinya sendiri. Masalahnya, ini bukan kali pertama Garuda dicurangi dan dicoreng mukanya oleh direksinya," katanya

Fadli kemudian membeberkan berbagai persoalan yang terjadi di PT Garuda Indonesia beberapa waktu belakangan ini.

Empat bulan lalu, disebut Fadli, Garuda diberi sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dinilai telah memanipulasi laporan keuangan tahun 2018.

"Sebelumnya mereka mengklaim perseroan telah meraup keuntungan US$5 juta atau setara Rp70,02 miliar pada tahun 2018. Namun, sesudah mendapatkan sorotan karena adanya sejumlah keganjilan, laporan keuangan tersebut kemudian direvisi," jelas Fadli.

"Bukannya untung, nyatanya Garuda malah mencatatkan kerugian hingga US$175 juta, atau setara Rp2,45 triliun (kurs Rp14.000/US$), untuk tahun buku 2018," lanjutnya.

Atas manipulasi laporan keuangan tersebut, Fadli menuturkan, Garuda bukan hanya telah menerima sanksi administratif, tapi juga harus membayar denda.

"Mereka dinilai telah melanggar Peraturan OJK No. 29 Tahun 2016 terkait laporan keuangan, juga Peraturan BEI No. I-E ttg Kewajiban Penyampaian Informasi," ungkapnya.

"Bukan hanya direksi dan komisarisnya, akuntan publik yang menjadi auditor laporan keuangan Garuda juga diberi sanksi oleh Kementerian Keuangan. Kejadian ini benar-benar memalukan," jelas Fadli.

Fadli berharap kedepannya BUMN-BUMN termasuk Kementerian BUMN perlu mendapat pengawasan lebih.

"Bukan hanya atas kasus-kasus pelanggaran etis atau pidana, tapi juga terkait persoalan-persoalan yang lebih substantif lainnya," tukasnya.