Gerindra Akan Inisiasi Interpelasi Gubernur Sumbar, Kemendagri: Silakan, Haknya DPRD
Gedung Kementerian Dalam Negeri. (FOTO: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilakan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar) bila ingin menginisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno.

Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, interpelasi adalah bagian dari haknya legislatif, dalam hal ini DPRD Sumbar.

Untuk itu, kata Akmal, pihaknya memastikan tidak akan mencampuri urusan hak interpelasi tersebut.

"Enggak perlu (pemerintah pusat campur tangan). Itu kan haknya DPRD," kata Akmal kepada wartawan, Minggu (15/12/2019).

Akmal menjelaskan, hak interpelasi adalah salah satu bagian dari mekanisme DPRD melakukan check and balances terhadap eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumbar.

Menurutnya, hal itu adalah mekanisme DPRD untuk minta keterangan yang kemudian mendapatkan jawaban oleh pemerintah daerah.

"Apabila jawaban pemerintah tidak memuaskan, perlu penyelidikan lebih lanjut. Bisa dilanjutkan dengan melaksanakan angket, itu kan mekanisme demokrasi yang sudah kita atur di peraturan pemda," jelasnya.

Menurut Akmal, adalah hal yang wajar ketika DPRD ingin meminta penjelasan seorang kepala daerah terkait kegiatan pemerintah. Terlebih, hak interpelasi telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

"Apabiila ada kebijakan pemda yang dianggap tidak relevan dengan tujuan-tujuan pemda, contoh sering keluar negeri tapi tidak ada hasilnya, boleh enggak DPRD menanyakan? Boleh karena itu diatur dalam UU," ujar Akmal.

Dengan adanya inisiasi hak interpelasi itu, Akmal mengatakan tidak perlu lagi pemerintah pusat melakukan investigasi. Dirinya pun mempersilakan DPRD Sumbar untuk menjalankan hak-haknya tersebut.

"DPRD kan punya hak itu, hak interpelasi, hak angket, sampai hak menyatakan pendapat. Ini adalah ranahnya DPRD, enggak perlu Kemendagri, interpelasi aja belom kok minta investigasi, Mau kita investigasi apa. Laksanakan saja dulu, itu kan teman-teman parpol di daerah memang diberi ruang untuk itu," ungkap Akmal.

Dia menegaskan, Kemendagri hanya melakukan pengawasan terkait proses hak interpelasi itu. Meski begitu, pihaknya juga siap bila DPRD memerlukan bantuan.

"Nah, kami akan melihat nanti apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturannya belum, nah itu tugas kami di Kemendagri. Jangan apa-apa ke Kemendagri. Kita mengontrol dalam prosesnya DPRD memerlukan fasilitasi, kita bantu fasilitasi, itu hak yang dilindungi oleh UU dan tidak ada hal yang aneh dalam melakukan itu," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, meminta kepada para anggota fraksinya di DPRD untuk menginisiasi hak interpelasi kepada Gubernur Irwan Prayitno.

Menurut dia, masyarakat Sumbar sudah mulai resah dengan Irwan yang kerap melakukan kunjungan ke luar negeri menggunakan dana APBD. Apalagi, menurutnya, hampir tiap bulan orang nomor satu di Sumbar itu bepergian ke luar negeri.

Menurut Andre, kunjungan ke luar negeri yang dilakukan tiap bulan oleh Gubernur Irwan itu sama sekali tidak ada hasilnya untuk masyarakat Sumbar.

"Katanya mencari dan menjaring investor dari luar negeri, tapi sampai sekarang enggak ada investornya yang bisa dibawa ke Sumatera Barat. Manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat," kata Andre.