Gerindra Umumkan Dua Nama Cawagub DKI, PSI: Uji Kelayakan Terbuka Dulu!
Partai Gerindra mengumumkan dua nama Cawagub DKI, yakni A Riza Patria perwakilan dari Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari PKS. (FOTO: Kompas.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Partai Gerindra baru saja mengumumkan dua nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri saat maju sebagai cawapres di Pilpres 2019 lalu. 

Gerindra dan PKS sebagai dua partai yang mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI 2017, sepakat mengajukan Nurmansyah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra.

Dalam keterangan kepada pers di kantor Fraksi Gerindra, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik, mengatakan bahwa dua nama tersebut akan diajukan kepada Gubernur Anies Baswedan dan kemudian diputuskan melalui voting di rapat paripurna DPRD DKI.

Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, langsung merespons pernyataan tersebut. Menurutnya, pemilihan Wakil Gubernur DKI tidak cukup tanpa adanya uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test secara terbuka.

“Memang adalah hak Gerindra dan PKS untuk mengusulkan nama calon Wakil Gubernur DKI, namun seharusnya prosesnya juga terbuka. Ini sudah berapa lama posisi wagub kosong. Fraksi PSI DKI mendesak DPRD untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka untuk dua nama yang diusulkan,” kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1/2020).

Idris menilai, publik berhak tahu seperti apa kualitas cawagub yang diusulkan Gerindra dan PKS. Menurutnya, uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka menjadi cara yang masuk akal untuk menilai siapa yang layak menjadi wagub sebelum voting dimulai.

“Demi kualitas proses pemilihan wagub, kami usulkan ada semacam public hearing secara live, di mana para kandidat menjelaskan latar belakang, visinya, dan juga menjawab pertanyaan dari masyarakat,” ujar Idris.

Ini Dua Nama yang Diumumkan Gerindra sebagai Cawagub DKI

Dia melanjutkan, PSI juga mendorong agar publik dilibatkan dalam mengkritisi latar belakang para calon.

"Public hearing adalah mekanisme di mana panitia pemilihan dapat menanyakan sejumlah pertanyaan untuk menggali latar belakang dan visi-misi seorang calon sebelum kemudian dilakukan voting," tandasnya.