Grab dan Gojek Jadi Penyalur Bahan Pokok, PKS: Pemerintah Tak Punya Data Akurat
Setneg membagikan nasi bungkus kepada para pengemudi ojek online. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyoroti soal keputusan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang mewajibkan perusahaan Grab dan Gojek untuk menyalurkan bantuan bahan pokok ke masyarakat. 

Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, pemerintah menggandeng aplikator ojek online itu karena memang tidak memiliki data akurat untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Mengapa ini penting: Ini menunjukkan kelemahan pemerintah yang tidak memiliki data akurat terkait warga negaranya yang layak mendapatkan bantuan bahan pokok. Padahal, tidak ada penyaluran apapun yang efektif tanpa data yang akurat.

Konteks:

  • Pemerintah sedang menyusun rencana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak virus corona atau Covid-19. Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menggunakan jasa aplikator Gojek dan Grab untuk membantu pemerintah menyalurkan bantuan tersebut.
  • Bantuan untuk masyarakat kurang mampu itu berasal dari dana perjalanan dinas baik luar maupun dalam negeri kementerian dan lembaga yang dibekukan. Diperkirakan dana yang akan dikucurkan adalah sekitar Rp40 triliun.

Kenapa memilih Grab dan Gojek: Mereka punya data yang akurat sesuai dengan nama dan alamat warga negara. Grab dan Go-Jek memiliki big data yang berisi data pribadi, rekam jejak perjalanan, jenis makanan yang dibeli, daftar belanjaan, jenis obat yang digunakan, jadwal pijat, hingga jadwal mencuci kendaraan. Semua riwayat konsumen tersimpan dalam big data tersebut.

Penyaluran Bahan Pokok Lewat Grab-Gojek Dicurigai Jadi Modus Korupsi Anggaran

Selanjutnya bagaimana:

  • Yang paling utama harus ada pengawasan terhadap Gojek dan Grab. Bantuan harus dipastikan bisa diterima oleh warga yang membutuhkan.
  • Pemerintah perlu menjaring juga kelompok lain yang tidak tergabung dalam Gojek dan Grab, seperti pedagang asongan, pedagang nasi uduk, tukang parkir, pekerja informal, ojek pangkalan, supir taksi dan mikrolet, dan kelompok lainnya melalui perangkat desa, RT dan RW.

Saran untuk pemerintah:

  • Jangan cuma diserahkan kepada Grab dan Gojek.
  • Harus ada pengawasan dan transparansi soal anggaran yang dikucurkan.

"Potensi penyimpangan ada. Makanya transparansi dan pengawasan yang utama. The evil is in the detail. Pemerintah mesti nendetailkan pola pengawasannya," kata Mardani.


0 Komentar