Harun Masiku Ada di Indonesia, Apa Tanggapan PDIP?
Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. (FOTO: Tribunnews.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan bahwa Harun Masiku sudah dan masih berada di Indonesia.

Kepastian kader PDI Perjuangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu berada di Indonesia disampaikan Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Arvin, saat konferensi pers, di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Lalu, bagaimana tanggapan PDI Perjuangan?

"(Kami minta) supaya Harun Masiku dapat menyerahkan diri," kata politikus PDIP, Masinton Pasaribu, kepada wartawan, Kamis (23/1/2020).

Masinton meminta kepada semua pihak untuk turut membantu upaya penegakan hukum dengan melaporkan bila mengetahui keberadaan Harun. Dia juga meminta Harun untuk kooperatif dalam menjalani proses hukum tersebut.

Harun Masiku sendiri diketahui sudah dicopot sebagai kader PDIP.

"Kalau kita kan selalu menyampaikan supaya siapapun yang berurusan dengan hukum, kooperatif dengan aparat penegak hukum, kalau ternyata dia ada di Indonesia, supaya siapapun yang mengetahui keberadaannya laporkan ke aparat penegak hukum," ujar Masinton.

Kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Masinton meminta untuk terus melakukan pengawasan intensif kepada Harun.

"Kemudian saya minta supaya petugas imigrasi bisa melakukan pengawasan insentif di jalur keluar negeri seperti pelabuhan udara, laut maupun di wilayah perbatasan Indonesia," tandasnya.

Ada di Indonesia KPK Akan Segera Tangkap Harun Masiku

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi, mengatakan, Harun Masiku memang sempat melakukan penerbangan ke Singapura pada 6 Januari 2020. Saat itu, kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Arvin, Harun menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Namun, ungkap Arvin, Harun kemudian kembali lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Menggunakan maskapai yang sama-sama sudah tersebar di awal pemerintahan, yaitu menggunakan Batik Air dan tercatat pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.34 WIB sore," ungkap Arvin.

Dia mengaku, ada keterlambatan informasi yang disampaikan oleh pihaknya kepada publik. Dirinya beralasan, hal itu karena delay sistem, pengecekan kevalidan data dan adanya informasi pengecualian atau tertutup untuk publik.

"Apakah proses maupun informasi merupakan suatu yang dikecualikan, kami akan sangat terbuka sekali kepada penyidik, tentu tidak kepada publik karena memang sudah dilindungi Undang-undang," jelasnya.