Hasto dan Masinton Ditantang Buktikan Jika KPK Lakukan Framing

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Merahputih)

JAKARTA, HALUAN.CO - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, respon PDIP atas rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyegelan di kantor DPP PDIP sebagai tindakan framing, seharusnya dibuktikan.

Menurut Ray, jika hal ini hanya sebatas pernyataan biasa, tentu tidak akan dapat membangun KPK yang kuat, konstitusional dan adil.

"Sudah merupakan kewajiban moral bagi Sekjen PDIP ataupun Masinton Pasaribu, segera melaporkan penyidik atau komisioner KPK ke Dewan Pengawas KPK. Laporan berdasar dugaan tindakan melakukan framing buruk terhadap individu ataupun parpol apalagi langkah framing itu. Misalnya, dilakukan dengan tindakan ilegal," kata Ray di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Ray mengimbau, publik untuk selalu menjaga KPK agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih-lebih aturan itu telah direvisi dengan sudah payah dan penuh dengan keriuhan. Apalagi, kata dia, PDIP adalah salah satu fraksi DPR yang paling terkemuka dalam hal menuntut revisi UU KPK.

"Dengan salah satunya membentuk Dewan Pengawas di mana salah satu kewenangannya adalah memberi izin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan. Kewajiban moral PDIP jugalah yang memastikan seluruh proses itu dipatuhi KPK. Memastikan dewan pengawas dapat berfungsi dengan semestinya," kata Ray.

KPK: Tersangka Harun Masiku Sudah Berada di Luar Negeri

Ray juga mengaku heran, jika revisi UU KPK telah dilakukan, Komisioner baru dan dewan pengawas telah dibentuk, yang mana bukan saja melibatkan PDIP tapi bahkan menjadikan partai berlambang banteng itu sebagai motornya.

"Saat yang sama, PDIP tidak pergunakan mekanisme yang dibuat oleh mereka sendiri," sindirnya.

PDIP, menurut Ray, masih mempergunakan jalur opini untuk membuktikan dugaan adanya framing atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh KPK.

"Maka dengan ini, kita mendesak agar Masinton atau saudara Hasto K untuk sesegera mungkin melaporkan penyidik KPK atau komisionernya ke Dewan Pengawas," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merasa ada pihak yang menggiring opini terhadap dirinya terkait kasus suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan kader PDIP Harun Masiku

Hasto mengatakan akan menyikapinya dengan dewasa. Apalagi, menurutnya bukan kali ini saja PDIP diterpa isu miring.

"Ada yang framing saya menerima dana, memperlakukan bentuk kekuasaan secara sembarangan,” kata Hasto di JIExpo, Jakarta, Jumat (10/1/2020).


0 Komentar