Ibu Kota Baru Rawan Tsunami Megathrust?

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi tsunami megathrust. (FOTO: Istimewa)

-

AA

+

Ibu Kota Baru Rawan Tsunami Megathrust?

Nasional | Jakarta

Senin, 27 April 2020 16:36 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Peneliti senior BPPT yang juga dikenal sebagai ahli tsunami, Widjo Kongko, secara mengejutkan mengungkapkan dalam cuitan di Twitter bahwa calon ibu kota negara di Kalimantan Timur rawan tsunami yang dikenal dengan istilah Smong.

Smong adalah istilah tradisional untuk tsunami di Pulau Simeulue, Aceh. Tsunami di Palu dan Krakatau sebagai contoh smong yang terjadi beberapa tahun lalu yang diakibatkan oleh longsor bawah laut.

Kejadian smong di Indonesia yang disebabkan longsor di bawah laut lebih banyak daripada yang diperkirakan. Meski demikian, Widjo mengatakan, kajiannya tidak banyak.

Pendapat Widjo sangat berdasar sebagai respons atas artikel yang dilansir BBC News berjudul Tsunami risk identified near future Indonesian capital pada Rabu 22 April 2020. Artikel itu mengungkap pemetaan longsoran bawah laut purba di Selat Makassar yang dilakukan tim peneliti Inggris dan Indonesia menggunakan data seismik.

Widjo bukan pertama kali mengungkapkan kewaspadaan tentang tsunami. Misalnya saja hasil penelitian di selatan Sukabumi dan Pandeglang disebut-sebut memiliki potensi tsunami setinggi sembilan meter yang dikenal dengan sebutan Megatrus.

Mengapa ini penting: Kajian tentang keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara dari ancaman bencana alam harus terus dilakukan untuk memastikan kelayakan wilayah tersebut sebagai ibu kota negara baru. Jangan sampai, ibu kota RI nantinya justru rawan bencana.

"Setiap pembangunan harus berdasar studi kelayakan yang baik. Berdasar undang-undang, setiap pembangunan harus berbasis mitigasi bencana," kata Widjo kepada Haluan.co, Senin (27/4/2020).

Konteks:

• Presiden Joko Widodo telah memilih Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai calon lokasi Ibu Kota RI yang baru. Bahkan, Jokowi memperkirakan perpindahan ibu kota baru sudah dimulai pada 2024 nanti.

• Namun, ternyata lokasi calon ibu kota baru itu tidak luput dari ancaman bencana. Bahkan, tim peneliti Inggris dan Indonesia dikutip BBC News menyebutkan bahwa kajian awal jika memang ada longsoran bawah laut besar terulang saat ini, itu akan memicu tsunami yang mampu menggenangi Teluk Balikpapan, sebuah area dekat dengan ibu kota negara baru yang diusulkan.

Pindah ibu kota harus berdasarkan kajian menyeluruh:

• Lokasi calon ibu kota negara baru berpotensi terhadap ancaman tsunami/smong dari sumber megathrust dan longsor bawah laut. Untuk itu, kajian detail terkait ini perlu dilakukan.

• Kelayakan Penajam Paser Utara sebagai calon ibu kota baru dari aspek bencana harus didasarkan pada hasil dari kajian-kajian tersebut.

"Kajian detail dari aspek bencana tsunami/smong belum dilakukan secara detail. Dan kajian ini diperlukan untuk lokasi calon ibu kota negara baru," ujar Widjo.

Ancaman bersumber dari gempa bumi megathrust Sulut:

• Ancaman smomg untuk lokasi calon ibu kota baru bersumber pada tsunami dari gempa bumi megathrust Sulawesi Utara dengan magnitudo 8,5.

• Selain itu juga dari tsunami yang disebabkan longsor bawah laut di sepanjang Selat Makassar.

DPR Minta Poyek IKN dihentikan:

• Pemerintah didesak untuk menghentikan proyek ibu kota negara dengan anggaran senilai Rp466 triliun.

• Apalagi, adanya pernyataan Menkeu Keuangan Sri Mulyani saat diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional secara daring yang menyebut bahwa anggaran infrastruktur dasar IKN sudah dialokasikan untuk penanganan COVID-19.

• Selain anggaran dasar IKN, anggaran belanja modal Kementerian PUPR senilai Rp120 triliun sebagian juga dialihkan dan di antaranya untuk membangun rumah sakit khusus COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Jangan dijadikan pencitraan: Kementerian PUPR sebelumnya membantah soal dana IKN sudah dialokasikan untuk COVID-19. Padahal, tidak ada pengalihan dana IKN pada 2020 karena belum ada payung hukum, yaitu UU IKN.

"Jangan sampai bencana ini dijadikan obyek pencitraan oleh pemerintah, dengan seolah-olah memperlihatkan keberpihakan pada rakyat dengan mengalihkan anggaran proyek mewah tersebut. Padahal sebenarnya anggaran itu sendiri tidak pernah ada," kata anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama.

Peneliti BPPT Sebut Calon IKN di Kalimantan Timur Rawan Smong

Indikasi proyek harus dibatalkan:

• Kekacauan yang terjadi ini sudah menjadi indikasi pembangunan IKN layak dibatalkan.

• Pemerintah seharusnya secara tegas membatalkan proyek pemindahan IKN untuk lebih memperlihatkan keberpihakan pada rakyat.

"Dan dana yang tadinya direncanakan sebagian diambil dari APBN (Rp96 triliun), sebaiknya nanti dialihkan guna membantu jutaan rumah tangga kurang mampu dan juga stimulus bagi UMKM," sarannya," ujar Suryadi.

Penulis: Tio Pirnando


0 Komentar