Indonesia Butuh Staf Khusus 3T, Bukan Staf Khusus Rasa Digital

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Staf khusus dari kalangan milenial. (Foto: Setkab)

-

AA

+

Indonesia Butuh Staf Khusus 3T, Bukan Staf Khusus Rasa Digital

Analisa & Opini | Jakarta

Jumat, 22 November 2019 16:50 WIB


Seharusnya Presiden memilih banyak staf khusus dari wilayah 3T (terdepan, terluar dan termiskin). Bukankah untuk urusan pemberdayaan masyarakat keberagaman, organisasi dan ekonomi digital sudah terwakili oleh mereka yang duduk di kementerian dan lembaga?

JAKARTA, HALUAN.CO - Apakah definisi staf khusus? Jawabannya bisa macam-macam dan juga jawabannya ada yang serius dan ada juga yang ngelantur kemana-mana.

Dari sekian staf khusus yang paling mutakhir dan banyak dibicarakan adalah staf khusus presiden. Selain banyak jumlahnya juga memiliki latar belakang beragam.

Ironisnya, kendati beragam dari kelompok staf khusus itu tidak ada yang mewakili ekonomi pedesaan seperti yang disampaikan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Padahal penduduk Indonesia itu paling banyak di pedesaan tetapi kehidupannya nyaris pas-pasan karena paradigma pembangunan di negeri ini yang terkonsentrasi di perkotaan atau daerah-daerah industri.

"Mungkin presiden tidak punya terminologi lain yang digunakan untuk memilih orang sehingga menggunakan terminologi staf khusus, maka mungkin juga fungsinya dibuat lain. Mungkin ini semacam etalase, yang dalam bahasa umum dianggap sebagai duta dari anak muda milienal," kata Fahri seperti dikutip dari Liputan6.com.

"Tapi sayangnya semua ini adalah wajah digital, semenatra digital itu menurut saya bukanlah persoalan dasar bangsa Indonesia. Persoalan dasar bangsa indonesia adalah sektor riil, apa yang kita produksi sendiri, apa yang kita makan kita pakai, tanam, apa yang kita gunakan sehari-hari yang pertumbuhan ekonomi digital tidak menjamin surplusnya sektor produksi," ujarnya lagi.

Pernyataan Fahri ada benarnya juga. Negeri ini terlalu silau dengan milenial urban. Milenial rural tak kalah melimpahnya.

Mereka ini bekerja dalam kesendirian, dalam kesepian, minim publikasi dan tidak banyak tingkah di media sosial.

Coba cek ke Kementerian Pedesaan, ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristekdikti, Kementerian Koperasi dan UKM serta ke Kementerian Pertanian.

Pasti kementerian ini memiliki data anak-anak muda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pedesaan. Mereka ini yang tahu permasalahan di pedesaan.

Seharusnya Presiden memilih banyak staf khusus dari wilayah 3T (terdepan, terluar dan termiskin). Bukankah untuk urusan pemberdayaan masyarakat keberagaman, organisasi dan ekonomi digital sudah terwakili oleh mereka yang duduk di kementerian dan lembaga?

Anak-anak yang tujuh orang tidak harus dijadikan staf khusus. Biarkan mereka berada di luar Istana dan bila pemerintah ingin masukan dari kelompok mereka tinggal panggil saja dalam sebuah forum rutin. Sangat gampang.

Saya mengusulkan kalau memang serius staf khusus itu harus ada yang berasal dari wilayah 3T. Untuk apa dunia digital hebat bila hanya memasarkan produk-produk asing dan bangsa ini hanya menjadi konsumen.

Tetapi bila pemerintah itu serius bisa mengangkat staf khusus dari sentra industri rumahan, pusat penanaman daun kelor, pesantren pertanian, koperasi mahasiswa mungkin Indonesia itu dalam lima tahun ini bisa lebih baik.

Bila itu yang dilakukan pemerintah ekosistem digital yang selama ini menjadi istilah paling populer di dalam pemerintahan Jokowi tersambung dengan masyarakat pedesaan.

Startup seperti Tokopedia, Bukalapak atau Lazada sekalipun menjadi alat pemasar bagi produk-produk pedesaan atau pinggiran bukan hanya barang impor seperti dari China.


0 Komentar