Indonesia di Ambang Badai PHK Corona

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Demo buruh tolak Omnibus Law di depan Kompleks Parlemen, Jakarta. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Indonesia di Ambang Badai PHK Corona

Ekonomi | Jakarta

Rabu, 08 April 2020 16:09 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) diperkirakan akan segera dialami oleh para pekerja di Indonesia bila pandemi virus corona atau Covid-19 berkelanjutan.

Hal itu sebagai dampak dari yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk masa darurat Covid-19 bisa minus 0,4 persen.

Bahkan, Menteri BUMN Erick Tohir sudah mengantisipasi kondisi terburuk dolar sampai tembus Rp20 ribu.

Mengapa ini penting:

  • Dampak PHK massal mengakibatkan penambahan daftar pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan aksi kriminalitas di Indonesia.
  • KSPI memprediksi, dalam dua bulan ke depan industri otomotif, komponen otomotif, komponen elektronik, tekstil, garmen, sepatu, termasuk sektor pariwisara, bakal melakukan efisiensi dengan mengurangi pekerja.

"Sementara ini KSPI hanya mendapat laporan umum dari anggota di perusahaan. Jadi belum ada data yang fix. Namun demikian, kami berpedoman pada data yang disampaikan pemerintah. Dalam hal ini, salah satunya, dari Disnaker DKI," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono saat dihubungi Haluan.co, Rabu (8/4/2020).

Konteks:

  • Data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, terdapat 162.416 pekerja kena PHK. Jawa Barat, tercatat 5.047 buruh yang di PHK, Jawa Timur 1.923 pekerja, dan Jawa Tengah sebanyak 24.240 karyawan.
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk, masa darurat corona, bisa minus 0,4 persen.
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk dolar sampai tembus Rp20 ribu.
  • Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya sebesar 2,5 persen.

Faktor penyebab PHK:

  • Ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis.
  • Melemahnya rupiah terhadap dolar.
  • Menurunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia.
  • Anjloknya harga minyak dan indeks saham gabungan.

Usulan KSPI cegah PHK massal:

  • Turunkan biaya produksi dari perusahaan swasta, dengan meliburkan buruh namun tetap membayar upah penuh. Supaya produksi tetap jalan, bisa libur bergilir. Sehingga ada penghematan listrik, katering, dan sebagainya. Toh omset juga sedang turun.
  • Pemerintah mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter agar nilai tukar rupiah tidak semakin melemah dan indeks saham gabungan tidak anjlok.
  • Jika masalahnya bahan baku yang tidak tersedia karena negara pemasok lagi lockdown, pemerintah segera membuat regulasi berupa kemudahan impor bahan baku (sepanjang bahan baku tersebut tidak tersedia di Indonesia), khususnya untuk industri padat karya.
  • Memberikan bantuan berupa dana secara tunai kepada buruh, pengemudi transportasi online, dan masyarakat kecil yang lain.
  • Memberikan insentif kepada industri pariwisata, retail, dan industri lain yang tedampak, agar mereka bisa bertahan.
  • Segera menurunkan harga BBM premium agar masyarakat menengah ke bawah termasuk para buruh meningkat daya belinya.
  • BPJS Ketenagakerjaan segera untuk mengeluarkan dana cadangan dari bunga deposito dana peserta dan dana JKK untuk membantu para buruh yang terdampak.

Penjelasan Indef: Dari data 2019, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 498 ribu tenaga kerja baru. Di tahun 2019 lalu, pertumbuhan ekonomi 5,02 persen dan penduduk bekerja 2,5 juta orang. Dengan asumsi yang sama, maka pertumbuhan ekonomi 0 persen yang diperkirakan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membuat serapan tenaga kerja bisa berkurang 2,5 juta orang. Dengan begitu, angka pengangguran bisa naik dari 5,28 persen menjadi 7,1 persen.

"Ledakan pengangguran sudah terjadi," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegoro saat dihubungi Haluan.co, Rabu (8/4/2020).

Saran Indef:

  • Perusahaan yang mendapatkan insentif pajak dilarang untuk melakukan PHK
  • Pemerintah menanggung gaji setidaknya 30-40 persen gaji pekerja. Di Inggris 80 persen gaji ditanggung oleh negara.
  • Berikan diskon tarif listrik untuk industri padat karya.
  • Turunkan harga gas industri

Langkah untuk pekerja yang terlanjur di-PHK:

  • Transfer uang cash bagi pekerja yang di-PHK
  • Dana desa sbagian untuk pekerja PHK yang mudik ke kampung
  • Hapus skema kartu prakerja karena tidak efektif, orang di-PHK tidak butuh dikasih pelatihan online, dia butuh uang makan.

Pendapat Kadin: Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius Joenoes Supit mengaku semua pengusaha lagi pusing.

"Saya sebenarnya enggak enak kasih komen, ini lagi pusing semua ini. Sekarang apa yang mau diomongkan semua lagi susah. Daripada memperunyam, kita lihat dulu lah perkembangannya. Lihat saja perkembangan 1-2 minggu lagi mas," kata Anton saat dihubungi Haluan.co.


Penulis: Tio Pirnando


0 Komentar