Indonesia Gelar Operasi Siaga Tempur di Natuna untuk Usir China
Panglima Kogabwilhan I Laksamana Madya Yudo Margono mengerahkan pasukan pimpim Operasi Siaga Tempur di Natuna untuk menghalau atau mengusir China dari Perairan Natuna (Foto: JPNN)

JAKARTA, HALUAN.CO. - Pemerintah mengerahkan TNI untuk meningkatkan patroli di Perairan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri), menyusul maraknya kapal asing China wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.  

TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I dibawa pimpinan Panglima Kogabwilhan I Laksamana Madya Yudo Margono mengerahkan pasukan untuk Operasi Siaga Tempur di Natuna dengan didukung KRI Tjiptadi 381 dan KRI Teukur Umar 385 untuk mengusir kapal China Coast Guard dan kapal-kapal nelayan China dari Perairan Laut Natuna.

Keputusan itu diambil dalam Rapat yang membahas teritorial Perairan Natuna dipimpin langsung Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Jumat (3/1/2019).

Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Pertahanan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Bakmla RI Laksdya Achmad Taufieqoerrochman, serta Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto.

Diketahui, kapal Coast Guard China masuk ke Perairan Natuna. Itulah yang membuat Kemlu RI protes ke China. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah merilis siaran pers pada Rabu (1/1/2019), isinya adalah bantahan atas klaim China.

China Anggap Perairan Laut Natuna Bagian dari Negaranya

Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap klaim historis China di Perairan Natuna. Menurutnya, klaim China adalah klaim sepihak (unilateral).

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, mengatakan, hasil rapat tingkat menteri menyoalkan untuk melakukan intensifikasi patroli di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna.

"Dari rapat tadi juga persetujuan beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perikanan Natuna," kata Menlu Retno.

Menurut dia, telah terjadi perpindahan oleh kapal-kapal China di wilayah ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di kapal Natuna.

"Kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan mendukung Posisi Indonesia dalam menyikapi hubungan di Natuna. Dalam pertemuan ini kita harus mengembalikan, pertama telah dilakukan oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia," katanya.

Selanjutnya, kata Retno, wilayah ZEE Indonesia telah ditentukan oleh hukum internasional yaitu melalui persetujuan PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

"China merupakan salah satu pihak dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kepentingan China untuk persetujuan implementasi dari UNCLOS 1982," katanya.

Indonesia, kata dia, tidak pernah akan mengakui sembilan garis putus-putus, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diajukan oleh hukum internasional dan UNCLOS 1982.

Dengan mengacu pada Nine Dash-Line atau garis batas imajiner itu, , China berrkukuh mengklaim wilayah ZEE Indonesia. Kayakinan itu mendorong Cina melanggar garis batas ZEE Indonesia yang telah diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

KRI Tjiptadi Usir Kapal China Coast Guard dari Perairan Natuna

Kepala Bakamla Laksdya Achmad Taufieqoerrochman menambahkan, mengatakan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) berencana menambah pasukan patroli di perairan Natuna Utara, untuk memperkuat penjagaan di wilayah kedaulatan Indonesia.

"Pasti ada (penambahan personel). TNI juga pasti mengerahkan kekuatan. Tapi dalam kondisi sekarang, saya bilang memang Bakamla (yang bertugas) di depan," ujar Achmad.

Dalam melakukan patroli, Achmad memastikan pasukan akan bertugas menggunakan strategi pendekatan atau white full ketimbang grey full. Ia menyebut negara sudah bersepakat bahwa patroli ini tak akan mengganggu hubungan Indonesia dan Cina.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa dua negara telah bersepakat tidak akan terjadi miskalkulasi terkait batas wilayah perairan Natuna Utara. Menurut Achmad, untuk menjembatani komunikasi antar-dua negara dan menyelesaikan masalah ini, Menteri Luar Negeri akan terlibat sebagai pemimpinnya.

"Menteri Luar Negeri di depan karena ini kan terkait dengan hukum dan diplomasi. Bukan adu otot," ucapnya.