Indonesia Jangan Tambah Utang LN, Lebih Baik Berutang kepada Warga Sendiri

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId

-

AA

+

Indonesia Jangan Tambah Utang LN, Lebih Baik Berutang kepada Warga Sendiri

Ekonomi | Jakarta

Rabu, 01 April 2020 09:23 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu tersebut dikeluarkan pemerintah terkait dengan penanganan wabah virus corona atau Covid-19 yang kini sedang melanda Indonesia.

Poin utama dari Perppu tersebut adalah tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun.

"Yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan,” Presiden Jokowi, Selasa (31/3/2020).

Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra Abdul Muhaimin Iskandar mengaku khawatir terhadap ketersediaan anggaran negara untuk menanggulangi virus corona dan restrukturisasi ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya wabah virus dari Kota Wuhan, China itu.

Melihat situasi saat ini dengan jumlah anggaran terbatas yang dimiliki negara saat ini menurut Muhaimin, justru akan membuka potensi godaan berutang kepada luar negeri.

Namun Muhaimin mengharapkan pemerintah untuk tidak menambah utang luar negeri (LN).

“Jangan sampai karena besaran utang membuat Indonesia tidak merdeka,” kata Muhaimin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Ketua Umum PKB berharap, pemerintah dapat memiliki solusi logis, cepat dan tepat untuk menutupi kebutuhan anggaran yang besar dalam situasi bencana nasional seperti saat ini.

Salah satu solusi disebutkan adalah negara lebih baik berutang kepada warga negara sendiri daripada berutang kepada luar negeri.

“Tidak apa-apa negara ini berutang kepada mereka yang kaya di negeri ini, intinya dari dalam negeri sendiri. Mari dikumpulkan agar Indonesia dapat merdeka,” tutur Muhaimin.

Muhaimin mengingatkan agar pemerintah punya kebijakan rasional. Segala kebijakan mulai anggaran sampai dampak ekonominya harus dipikirkan Pemerintah.

Diskursus Pelebaran Defisit

Anggota Komisi Keuangan dan anggaran DPR RI Achmad Hafisz Tohir mendukung langkah pemerintah menerbitkan Perppu tersebut.

Hanya saja dia mengkritisi dan mempertanyakan diskursus pelebaran defisit APBN 2020 dari 3 persen menjadi 5 persen.

Menurut dia, pemerintah semestinya mengoptimalkan terlebih dahulu pos-pos anggaran yang bisa digunakan, seperti anggaran pemindahan ibu kota dan infrastruktur.

"Apa anggaran pindah ibu kota dan infrastruktur yang besar sudah dioptimalisasi? Kalau sudah mestinya tidak perlu ada pelebaran defisit anggaran,” kata Hafisz, Selasa (31/3/2020).

Pelebaran defisit itu menurut politisi PAN ini, bisa saja untuk antisipasi keadaan yang lebih buruk dari perkiraan, sehingga Indonesia masih punya contingensi plan dengan adanya pelebaran defisit.

Jokowi Gelontorkan Bantuan Imbas Covid-19, Berikut Daftar Lengkapnya

"Tapi harus dibuka dulu dana infrastruktur, dana pindah ibu kota, dan dana lain yang bisa direalokasikan sebelum menggunakan pinjaman baru dari pelebaran defisit hingga 5 persen tersebut," kata Hafisz.

Dia minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara rinci kepada Parlemen terkait pelebaran defisit anggaran dari 3 persen menjadi 5,07 persen.

Dia mengingatkan pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan krusial ini. Karena masih banyak potensi anggaran yang bisa direalokasi secara konstruktif, kredibel, dan prudent, sehingga keuangan negara berjalan berkelanjutan.

Dia menyebut, kenaikan defisit jadi 5,07 persen dari sebelumnya 1,76 persen (naik 3,31 persen dari PDB) atau senilai Rp 530 triliun itu, berarti melebihi total dana stimulus Rp 405,1 triliun.

Apalagi, sambung legislator dapil Sumatera Selatan I itu, masih ada dana standby (cash, audit BPK) dari SAL/SILPA tahun 2017-2018-2019 sebesar Rp 270 triliun di rekening negara. Dengan dana sebesar ini, tentu defisit 5,07 persen masih dapat dihindari.

Kemudian juga beberapa anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari pelebaran defisit, yaitu Dana Desa, dana Pilkada, realokasi Dana alokasi Khusus (DAK), hingga anggaran proyek-proyek infrastruktur dengan total dana sebesar Rp 419,2 triliun.

Jika anggaran ini direalokasi secara komprehensif, maka nilainya lebih dari Rp 700 triliun. Itu bisa digunakan untuk bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial, dan penguatan dunia usaha. Ekonomi pun masih dapat teratasi. "Jika melihat pelebaran sampai 5,07 persen, saya kok melihat Ibu Sri Mulyani tidak cukup yakin dalam 3 tahun ke depan pendapatan negara dari pajak dan non pajak akan terpenuhi. Terbukti defisit 5 persen ditentukan selama 3 tahun anggaran. Kita harus bersiap hadapi utang negara yang meningkat tajam,” ujarnya dengan nada prihatin.

Hafisz mengutip kata-kata bijak Abraham Lincoln, “Saya orang yang sangat percaya dengan kemampuan rakyat. Mereka bisa diandalkan untuk menghadapi krisis nasional apapun. Kuncinya adalah berikan mereka kejujuran dan kebenaran”.

Lima Poin Penting

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut lima poin penting diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Perpu ini, menurut Presiden, memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan.

Semua Provinsi di Sumatera Sudah Ditulari Virus Corona

Hal-hal mendasar dalam Perpu yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan Rp75 triliun belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun perlindungan sosial, Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.

Ketiga, anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat dan juga akan dipakai untuk Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima.

Keempat, untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha yang diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal Rp200 juta, untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor.

Kelima, untuk bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem.


0 Komentar