Ini Arahan Jokowi soal Konflik Perairan Natuna
Presiden Joko Widodo. (FOTO: Biro Pers Sekretaris Presiden)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam menangani konflik di Perairan Natuna terkait telah terjadinya pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China yang memasuki wilayah tersebut.

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman, mengatakan, Jokowi menyampaikan arahan untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di Natuna tersebut.

“Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia!" kata Fadjroel dikutip dari Setkab.go.id, Minggu (5/1/2020).

Fadjrol merujuk pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, mengenai empat sikap resmi pemerintah.

Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

China Tak Punya Hak Klaim terhadap Natuna

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, sebelumnya mengatakan, China tidak memiliki hak mengklaim Perairan Laut Natuna secara hukum sebagai wilayah teritorial mereka.

Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara.

“Kalau secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna),” kata Mahfud.

Situasi Memanas, Lima Kapal Perang TNI Siap Siaga di Perairan Natuna

Mahfud mengungkapkan, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

“Keputusannya China tidak punya hak atas itu semua dan itu semua konfliknya bukan dengan Indonesia, (tetapi) dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” ungkap dia.

Selain itu, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

“Itu ditetapkan oleh UNCLOS, itu satu unit PBB yang menetapkan perbatasan tentang wilayah air antar negara sudah diputuskan,” paparnya.