Ini yang Mengancam Jokowi Lengser, Bukan Rakyat
Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas (Foto: Setkab)

JAKARTA, HALUAN.CO - Banyak pernyataan spekulatif yang bakal melengserkan Presiden Jokowi dalam suasana ekonomi yang terus melemah dan kepercayaan publik yang menurun sebagai dampak virus corona baru (COVID-19) adalah kemungkinan terjadinya kerusuhan.

Kekhawatiran serupa juga sempat disampaikan Sosilolog Universitas Indonesia Imam B. Prasodjo dalam program ILC tvOne yang tayang semalam. Karena itu pemerintah menghindari karantina wilayah atau dalam istilah dunia lockdown karena potensi kerusuhan sangat nyata.

View this post on Instagram

JAKARTA, HALUAN.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menegaskan, pemerintah tidak menggunakan kebijakan darurat sipil dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. . Menurut Mahfud, kebijakan darurat sipil adalah pilihan terakhir bila keadaan nantinya semakin buruk dan hanya bisa diselesaikan dengan langkah tersebut. . "Kecuali perkembangan jadi lebih buruk dan menghendaki itu. Baru nanti itu dihidupkan atau digunakan," kata Mahfud dalam rekaman video yang dibagikan kepada wartawan, Selasa (31/3/2020) malam. . Berita selengkapnya di haluandotco/cek stories . Follow @haluandotco | @haluantv | @totalpolitikcom | @teknologi_id | @row.id | @neuronchannel | @hipotesamedia . . #haluanmediagroup #haluandotco #haluan #beritahariini #beritanasional #viral #trending #heboh #coronavirus #waspadacorona #dirumahaja #haluanupdatecorona #janganpanikhadapicorona #bersatucekalcorona

A post shared by Haluan Media (@haluandotco) on

Sejatinya, yang mengancam Jokowi bukan kerusuhan. Kalau soal ini bisa diselesaikan oleh kepolisian dan juga mungkin bisa diperbantukan serdadu. Tapi yang lebih nyata dan hitungannya jelas adalah soal potensi pemerintah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Ancamannya bagi presiden bukan pidana atau perdata melainkan dilengserkan atau dimakzulkan atau istilah kerennya kena godam impeachment karena dianggap melanggar undang-undang.

  • UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 12 ayat (3), "Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.
  • Dalam penjelasan pasal tersebut di sebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menyikapi hal itu Presiden Jokowi buru-buru mewacanakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk memperlebar batas maksimal defisit APBN menjadi 5,07 persen. Apalagi setelah Presiden mengeluarkan stimulus atau tambahan anggaran untuk dana dampak corona sebesar Rp405,1 triliun

Perppu ini harus mendapat persetujuan DPR. Prosesnya mungkin cepat karena DPR juga satu suara dan satu sikap dalam penanganan dampak corona ini.

Mengenai mekanisme sidang yang mungkin nanti tidak kuorum karena anggota Dewan menjaga jarak (phisycal distancing) dan menghindari kerumunan (social distancing) secara teknis bisa disiasati lewat teleconference.

Namun menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal seperti dikutip dari Kompas.com, pelebaran angka defisit bukan tanpa risiko. Menurutnya relaksasi defisit cukup sampai 2021.

“Sepertinya tidak perlu sampai 2022 karena pelebaran defisit juga memiliki risiko. Jangan sampai pelebaran defisit melebihi kebutuhan dan memberi ruang moral hazzard pada APBN,” ujar Faisal.

Memaksimalkan Pendapatan?

Mengandalkan pendapatan dari pajak di tengah bencana ini tidak mungkin. Untuk tahun 2020 ini target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp1.680 triliun. Angka itu sudah pasti tidak akan tercapai karena ekonomi ini terus melemah dan perusahaan juga banyak yang merugi atau malah gulung tikar.

Sejumlah asosiasi pun seperti Kadin, Hipmi dan Apindo sudah berteriak meminta sejumlah keringanan atau stimulus kepada pemerintah. boro-boro bayar pajak maksimal. Malah mungkin nihil sama sekali.

Sementara dalam suasana normal pun, tahun lalu dari target penerimaan pajak Rp1.577,6 triliun realisasinya cuma Rp1.332,1 triliun atau sekira 84,4 persen.

Ajian pamungkas kemungkinan ngutang! Kalau soal ini pembahasannya bisa panjang.


0 Komentar