Inilah Empat RUU yang Masuk Carry Over
Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. (Foto: Dpr.go.id)

JAKARTA, HALUAN.CO - Empat Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk agenda yang akan di-carry over oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Keempatnya adalah RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan. 

"Persoalannya, apa carry over itu harus dari 0 lagi atau 100 persen sudah bisa disahkan, masih menunggu keputusan Baleg," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi usai memimpin rapat Baleg, di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2020).

“Makna carry over adalah pengoperan. Sebetulnya RUU yang sudah dibahas periode lalu bisa dibahas oleh anggota DPR yang baru. Hanya makna carry over banyak disalahartikan. Pertanyaannya, dilanjutkan mulai kapan, apakah dari 0, 25 persen, 50 persen, 75 persen, atau 100 persen diketok di Baleg,” ungkap Baidowi.

Baleg akan mempelajari dulu semua RUU yang masuk carry over itu dari risalah rapatnya. Apakah nanti butuh pembahasan dari 0 lagi atau bisa langsung disahkan. Setelah itu, baru bisa diserahkan ke Komisi, Pansus, atau Badan di DPR RI untuk dibahas.

"Bamus pula nanti yang memberi mandat kepada siapa RUU carry over itu akan diserahkan untuk dibahas, baik Pansus, Komisi, atau Badan. Sementara Baleg hanya memberi penilaian atas RUU carry over itu. Baleg yang memutuskan carry over, lalu diputuskan Paripurna. Selanjutnya, yang memberi delegasi siapa yang membahas RUU carry over itu adalah Bamus,” tutup Baidowi.

Anggota Baleg DPR RI Ali Taher mengatakan, keputusan carry over (pengalihan pembahasan) sebuah RUU dari periode sebelumnya ke periode berikutnya harus dilihat dari kebutuhan hukum yang sedang berjalan. Para Anggota Dewan bisa menentukan kelanjutan nasib sebuah RUU yang diusulkan carry over tersebut di Baleg.

“Saya termasuk orang yang sangat konsen pada perencanaan hukum lima tahun ke depan. Untuk jangka pendek atau prioritas, itu harus dimulai dari peraturan internal DPR. Saya melihat carry over ini mari kita evaluasi kembali, perlu tidak. DPR harus tegas menyatakan ya atau tidak untuk kebutuhan hukum carry over itu. Pembahasan carry over harus dibahas Baleg lalu diteruskan ke Komisi terkait,” Ali Taher.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, soal carry over sepenuhnya jadi hak anggota dewan. Sebuah RUU yang sebelumnya masuk carry over bisa saja tidak dilanjutkan berdasarkan kebutuhan hukumnya sendiri. Namun bila Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang di-carry over, maka itu sangat perlu, karena kebutuhan hukumnya sangat mendesak. RKUHP harus segera menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial yang usianya sudah sangat tua.

“RKUHP adalah kebutuhan bangsa yang sangat mendesak termasuk dalam konteks pembaharuan hukum. KUHP ini sudah ada sejak 1918. Sementara Kitab Perdatanya sudah sejak tahun 1888. Baik perdata maupun pidana sudah usang. Bagi saya, RKUHP itu sudah memenuhi unsur-unsur substansi hukum yang dikehendaki. Berdasarkan kebutuhan hukum yang berjalan perlu disahkan. Itu sudah dibahas 40 tahun dengan melibatkan para pakar hukum dan ahli,” ungkap Ali.