Instruksi Kapolri: Polres Siapkan 10 Ton Beras untuk Warga yang Belum Dapat Bansos

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz. (FOTO: Istimewa)

-

AA

+

Instruksi Kapolri: Polres Siapkan 10 Ton Beras untuk Warga yang Belum Dapat Bansos

Nasional | Jakarta

Minggu, 26 April 2020 13:08 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, menginstruksikan kepada jajaran polres untuk menyisir dan mendata warga terdampak virus corona atau COVID-19 yang belum terdata mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Idham meminta 500 polres di Tanah Air untuk menyiapkan dan menyalurkan 10 ton beras dan bahan pokok lainnya untuk dibagikan kepada warga yang belum terdata tersebut.

Mengapa ini penting: Perintah dari Jenderal Idham agar Polres membantu warga yang belum menerima bansos tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Apalagi, sejumlah masyarakat memang dilaporkan banyak yang belum terdata mendapatkan bansos dari pemerintah.

"Seluruh Polres menyiagakan 10 ton beras dan sembako lain untuk bisa segera disalurkan bagi masyarakat yang belum sempat mendapatkan bansos." kata Jenderal Idham dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/4/2020).

Konteks:

• Sejumlah masyarakat di berbagai daerah dikabarkan tidak terdata dalam penyaluran bansos, termasuk di DKI Jakarta. Di Jakarta sendiri, ada 1,2 juta warga yang didata untuk mendapatkan bantuan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tersebut.

• Hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, juga mengaku belakangan ini menerima banyak keluhan warga terdampak COVID-19 lantaran banyak yang tidak terdaftar di RT dan RW sebagai penerima paket sembako sebagai insentif dari pemerintah. Ia pun akan mendata ulang lewat aplikasi Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar).

Anggaran dari Mabes Polri: Idham Azis siap mengucurukan dana kontinjensi dari Mabes Polri ke tiap-tiap Polres untuk membeli beras dan bahan pokok tersebut.

Mengapa Antrean Anda Dipotong di Instalasi Gawat Darurat?

Arahan Kapolri:

• Meminta jajaran untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial, mengedepankan tindakaan preemtif, preventif dan humanis dalam menerapkan kebijakan PSBB.

• Polri harus melibatkan TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan kemasyarakatan, mengganti istilah siaga I dengan kesiapsiagaan, melarang penggunaan kata tembak di tempat dan menegaskan tidak ada penyiapan sniper.

• Mengimbau. untuk mematuhi Maklumat Kapolri, menunda pelaksanaan PON di Papua dan membagikan bansos kepada masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bansos pemerintah.

"Jika (pelaku kejahatan) membahayakan keselamatan masyarakat dan anggota (Polri), maka lakukan tindakan tegas dan terukur," tegas Idham.


0 Komentar