IPW Minta Rencana Naikkan Pangkat Kadiv Humas Polri Dibatalkan
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. (FOTO: Istimewa)

JAKARTA, HALUAN.CO - Indonesia Police Watch (IPW) menilai rencana Kapolri yang akan menaikkan pangkat Kadiv Humas dan Kakor Brimob menjadi Komjen adalah tindakan yang tidak bermanfaat untuk masyarakat dan bertentangan dengan program Presiden Joko Widodo.

Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, rencana itu tidak perlu direalisasikan dan harus segera dibatalkan. Sebab, rencana itu tidak bermanfaat buat masyarakat dan bertentangan dengan program Presiden Jokowi yang sedang melakukan penyederhanaan eselon di pemerintahan.

Selain itu, menurut dia, peningkatan status Kadiv Humas dan Kakor Brimob juga bertentangan dengan penjabaran tugas Pokok Polri, yang mengedepankan tugas-tugas reskrim, lalu lintas, intelijen, sabhara, dan binmas.

Dari penelusuran yang dilakukan IPW, ungkap Neta, kalangan jenderal senior di Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, umumnya menolak rencana menaikkan status kepangkatan Kadiv Humas dan Kakor Brimob menjadi Komjen. Mereka menilai bahwa rencana Kapolri tersebut tidak jelas urgensinya.

"Selama ini rencana menaikkan pangkat Kapolda Metro Jaya menjadi Komjen saja ditolak kalangan internal Polri, tapi kenapa tiba tiba muncul rencana menaikkan pangkat Kadiv Humas dan Kakor Brimob. Apakah beban tugas Kadiv Humas lebih tinggi dari Kapolda Metro Jaya hingga pangkatnya harus dibintangtigakan, ini yang menjadi pertanyaan di kalangan jenderal senior di Polri," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2019).

Neta mengatakan, Polri memang cenderung makin melebarkan organisasinya dengan tujuan agar ada tempat lompatan dan tempat parkir para perwiranya yang menganggur. Padahal, pelebaran organisasi itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat, sementara akibat pelebaran organisasi itu jumlah jenderal di polisi makin banyak.

"Jumlahnya saat ini lebih dari 300 jenderal, padahal di era Orde Baru jumlah jenderal polisi tak lebih dari 60 orang. Era reformasi memang membuat Polri penuh euforia. Di daerah saja, jumlah jenderal polisi saat ini lebih dari 100 orang, mulai dari kapolda, wakapolda, kepala BNN daerah hingga Kepala BIN daerah," ujarnya.

Akibat terlalu banyaknya jenderal, ungkap Neta, sebagian besar anggaran Polri, yakni 80 persen tersedot untuk belanja pegawai, termasuk untuk berbagai tunjangan buat para jenderal. Akibatnya, meski dari tahun ke tahun anggaran Polri terus bertambah, tapi tidak bisa maksimal membenahi infrastruktur dan fasilitas kerja personilnya.

"Sebab, anggarannya tersedot untuk membiayai fasilitas dan tunjangan para jenderal Polri, yang jumlahnya kian membludak," ungkap Neta.

"Ironisnya, dalam kasus narkoba misalnya, makin banyaknya jumlah jenderal polisi yang bertugas menangani narkoba, kasus dan peredaran narkoba malah makin luas dan tak terkendali," lanjut Neta.

Untuk itu, imbuh Neta, IPW berharap ada evaluasi terkait membludaknya jumlah jenderal di Polri ini. Sehingga, penambahan jenderal dengan pelebaran organisasi tidak perlu dilakukan.

"IPW juga mengimbau Menpan RB, Tjahjo Kumolo, harus berani menolak rencana kenaikan status dan pangkat Kadiv Humas Polri dan Kakor Brimob. Karena sangat bertentangan dengan program presiden tentang penyederhanaan eselon dan peningkatan status itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat," tandasnya.