Ironi Perilaku Anggota DPR-RI di Tengah Pandemi

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Munculnya surat Setjen DPR-RI soal uang muka pembelian kendaraan perorangan bagi para anggota dewan menjadi ironi di tengah wabah pandemi. (Ilusstrasi: Haluan.co)

-

AA

+

Ironi Perilaku Anggota DPR-RI di Tengah Pandemi

Overview | Jakarta

Kamis, 09 April 2020 16:52 WIB


Dalam suratnya, Sekjen DPR-RI menuliskan bahwa anggota DPR-RI yang dilantik tanggal 1 Oktober 2019 akan diberikan uang muka pembelian kendaraan perorangan sebesar Rp. 116.650.000 dipotong pajak penghasilan 15 persen dan akan ditransfer lansung melalui rekening anggota pada tanggal 7 April 2020.

DI tengah keputusan Presiden Joko Widodo untuk memotong anggaran beberapa kementerian demi menambah kas negara dalam menangani wabah COVID-19, ternyata terdengar pula kabar sumir dari Senayan. Tentang siapa lagi kalau bukan soal para anggota dewan?

Ya, demikianlah para bapak-ibu yang terhormat itu kembali meramaikan situasi dengan tersebarnya surat dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRI-RI dengan nomor SJ/4824/ SETJEN DAN BK DPR RI/PK.02/4/2020 yang berisi tentang Pembayaran Uang Muka Pembelian Kendaraan.

Surat bertanda tangan Sekjen DPR-RI, Indra Iskandar itu berisi soal pemberian fasilitas uang muka untuk bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan. Pejabat negara dalam hal ini adalah para anggota DPR-RI.

Dan ketetapan ini diatur dalam Perpres No. 68 tahun 2010 pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) yang menyebutkan bahwa fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per periode masa jabatan dan diterima setelah 6 (enam) bulan sejak dilantik.

Dalam suratnya, Sekjen DPR-RI menuliskan bahwa anggota DPR-RI yang dilantik tanggal 1 Oktober 2019 akan diberikan uang muka pembelian kendaraan perorangan sebesar Rp. 116.650.000 dipotong pajak penghasilan 15 persen dan akan ditransfer lansung melalui rekening anggota pada tanggal 7 April 2020.

Surat bertanggal 6 April 2020 itu nampaknya akan disangkal habis-habisan oleh para anggota dewan. Sebab, kita tahu sendiri bahwa negara sedang terombang-ambing akibat badai pandemi hampir di seluruh negeri. Tak hanya itu, pemerintah pun sedang butuh dana untuk berbagai macam hal yang terkait dengan penanganan pandemi ini. Hal itu bisa meliputi penyediaan alat tes COVID-19, memenuhi kebutuhan APD untuk para tenaga medis, sembako dan bantuan tunai untuk warga tak mampu, serta usaha untuk menstabilkan neraca ekonomi negara.

Untuk beberapa hal itu saja, pemerintah pusat nampaknya perlu berpikir amat panjang hingga muncul wacana penghentian proses pembangunan ibukota baru. Dan sayangnya, para anggota dewan yang nampaknya tak begitu berpartisipasi dalam proses pengananganan pandemi ini justru meminta hak fasilitas uang muka pembelian kendaraan perorangan tadi. Bukan main memang.

View this post on Instagram

Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan surat terkait pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk membeli kendaraan pribadi. Surat yang beralamatkan kepada anggota DPR RI, yang dilantik tanggal 1 Oktober 2019 tersebut bertuliskan bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebesar Rp. 116.650.000, dipotong pajak penghasilan sebesar 15% dan akan ditransfer langsung melalui rekening Bank Mandiri anggota DPR RI pada tanggal 7 April 2020. Namun setelah protes dari publik DPR RI menunda pemberian uang muka untuk pembelian mobil tersebut. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut anggaran uang muka tersebut akan dialihkan untuk penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19). Follow @haluandotco | @haluantv | @totalpolitik_ | @teknologi_id | @row.id | | @neuronchannel | @hipotesamedia #haluanmediagroup #beritadunia #beritahariini #haluandotco #haluan #infoupdate #viral #lagiviral #trendingtopic #trending #infotrending #infoterkini #heboh

A post shared by Haluan Media (@haluandotco) on

Surat bertanggal 6 April 2020 itu saja dapat menunjukkan betapa pentingnya fasilitas ini bagi para anggota dewan. Sebab mereka nampak tega begitu saja memungut dana negara untuk fasilitas perorangan di tengah masa pandemi ini. Ironis memang, tapi tentu kita tak kaget bukan?

Sebab selain persoalan uang muka itu, para anggota dewan juga sebelumnya juga sempat meminta fasilitas tes COVID-19 di akhir Maret. Setelahnya, mereka bersikeras untuk membahas pengesahan beberapa rancangan undang-undang, seperti RKUHP hingga RUU Cipta Kerja yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Betapa agungnya tekad para anggota dewan ini demi mewujudkan suatu konstitusi negara yang ciamik. Bahkan di tengah duka lara pandemi yang sdang berlangsung pun mereka tetap memilih bekerja untuk rakyat.


Meski kita tak sepenuhnya paham, rakyat sebelah mana yang mereka perjuangkan itu?

Munculnya surat pembiayaan uang muka pembelian kendaraan ini secara etika menunjukkan bagaimana peran para anggota dewan menyoal penanganan pandemi di tanah air. Sebab, seyogianya para pejabat negara juga memiliki kewajiban untuk andil dalam proses penanganan wabah pandemi ini. Tak hanya melulu menuntut hak privilese atas jabatan negara yang diemban.

Di sisi lain, menyoal pemberian uang muka di tengah masa pandemi ini juga ironis. Sebab dalam kondisi ini justru yang dibutuhkan adalah kemuraan hati para pejabat negara dengan nilai tunjangan jabatan berjumlah besar. Hal ini mengingat adanya kemungkinan ribuan orang terkena PHK dan tak berpenghasilan di tengah wabah terjadi. Atau mereka yang tak memiliki privilise setara para pejabat negara yang tetap menerima upah di tengah pandemi berlangsung. Para pekerja harian atau pekerja di sektor-sektor yang mati kutu ketika pandemi terjadi mungkin lebih butuh bantuan dari para anggota dewan secara riil.

Sebab apa guna janji-janji di masa kampanye, jika di masa krisis para anggota dewan tak mampu membuka mata bagi rakyat? Mari kita bertanya pada surat suara.


0 Komentar