Jelang Tahun Baru, Pemerintah Diminta Cepat Atasi Keruwetan BPJS
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Foto: Suara)

JAKARTA, HALUAN.CO – Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk segera mencari solusi-solusi jangka pendek mengatasi masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karena, sebentar lagi tahun 2019 akan berakhir, namun pemerintah terkesan sibuk saling merumitkan persoalan.

"Yang terpenting adalah segera menemukan jalan keluar dari semua persoalan defisit BPJS,” kata Mufida di Jakarta, Rabu (4/12/2019). Mufida menyampaikan hal tersebut menanggapi polemik pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebutkan salah satu penyebab defisit BPJS adalah praktik operasi cesar.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, jika ada dugaan-dugaan seperti membengkaknya klaim biaya operasi cesar, penyakit jantung dan lain-lain, yang harus dilakukan adalah melakukan cross check data dan investigasi.

"Validkah data angka cesar 2019 di Indonesia yang dikatakan mencapai 40 persen atau 2 kali lipat dari standar WHO?" tanya Mufida. 

Selain itu, Mufida meminta agar dicek juga apakah angka tersebut sudah mencakup data persalinan di bidan, puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak dicover BPJS. Sehingga, data yang diperoleh betul-betul valid.

"Jangan hanya dihitung dari jumlah cesar yang ditangani BPJS, karena banyak jg yang dilakukan dengan biaya mandiri. Jika benar angkanya sampai 40 persen, ini tentu hal yang sangat memprihatinkan," tegasnya. 

Dikatakan Mufida, semua stakeholder hendaknya tidak saling merumitkan persoalan. Tapi, hendaknya duduk bersama, mencari akar masalah lalu menyelesaikannya satu persatu. Selain itu, pemerintah sebagai regulator dan BPJS sebagai operator untuk tidak campur aduk dalam menjalankan peran.

"Presiden sendiri dari kunjungan beliau ke beberapa tempat mengatakan, perlu perbaikan manajemen di BPJS. Maka mari kita sama-sama menjaga komentar-komentar yang bisa menimbulkan keresahan. Mari ciptakan ketenangan dan beri solusi-solusi jangka pendek. Bangsa butuh jawaban cepat mengatasi persoalan BPJS ini," tukasnya.