Jerman Pelajari Deradikalisasi Terorisme yang Diterapkan Indonesia
Kepala BNPT Suhardi Alius dan Deputi Wakil Tetap I PTRI untuk PBB Andreano Erwin. (Foto: Dok BNPT)

JAKARTA, HALUAN.CO - Dunia Barat tengah menghadapi masalah kembalinya mantan petempur ISIS. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan Jerman tengah mempelajari cara deradikalisasi yang dijalankan Indonesia.

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius menyampaikan hal tersebut saat melakukan pertemuan dengan Andreano Erwin selaku Deputi Wakil Tetap I Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Selasa (3/12/2019) waktu setempat.

Jerman saat ini telah menghadapi kembalinya petempur ISIS dari Timur Tengah. Awalnya hanya anak-anak yang dibolehkan pulang ke Jerman, tapi belakangan pengadilan memutuskan ibunya juga harus dijemput pulang ke Jerman.

"Itulah sebabnya pihak Jerman saat ini juga tengah melaksanakan pertemuan dengan para pakar terorisme dari Indonesia di Wiesbaden guna mengetahui lebih dekat dan mempelajari bagaimana cara Indonesia menjalankan empat tahapan deradikalisasi dimulai dari identifikasi, rehabilitasi, edukasi, sampai reintegrasi sosial," ujar Suhardi Alius di hadapan Andreano Erwin, lewat keterangan pers BNPT, Jumat (6/12/2019)

Negara dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia ini dinilainya telah berhasil menanggulangi terorisme. Indikatornya, dengan populasi muslim Indonesia yang sangat banyak tapi yang berangkat menjadi petempur ISIS ke Timur Tengah berjumlah relatif sedikit ketimbang negara lain yang populasi muslimnya lebih kecil. Ini karena Indonesia mampu menjalankan pencegahan terorisme dengan baik.

"Alasan lain karena di kita (Indonesia) punyai populasi muslim terbesar di dunia, namun secara kuantitatif jumlah WNI yang berangkat ke medan konflik sekitar 500 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Itu termasuk kecil dibandingkan negara lain. Artinya, Indonesia mampu mendeteksi, mencegah, dan mereduksi jumlah FTF yang akan berangkat ke medan konflik," kata Suhardi, yang didampingi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.

Strategi penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak ala Indonesia ini juga sudah disampaikan ke publik internasional lewat gelaran PBB, Uni Eropa, ASEAN, dan pertemuan lintas negara lainnya. Menko Polhukam dan Menlu RI juga telah menyampaikannya di forum internasional. Keberhasilan Indonesia inilah yang menurutnya menjadikan Indonesia dipercaya menjadi anggota Dewan HAM PBB.

"Oleh karena itu, kami berharap peran dan dukungan yang besar dari PTRI untuk mensosialisasikan strategi penanggulangan terorisme ini kepada seluruh counterpart PTRI di Jenewa. Karena keberhasilan Indonesia dalam menangani terorisme terbukti menjadi salah satu alasan Indonesia diterima menjadi anggota Dewan HAM PBB," ujar mantan Wakapolda Metro Jaya inI