Jika Penyelenggaraan Haji Batal, Uang Jemaah Tak Akan Digunakan Buat COVID-19

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Ilustrasi ibadah haji (Foto: Ist)

JAKARTA, HALUAN.CO - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan bahwa uang calon jemaah haji tidak akan digunakan untuk menangani virus corona atau COVID-19, Kamis (16/4/2020).

Mengapa ini penting: sempat beredar kabar bahwa dana yang sudah disetorkan calon jemaah haji akan dipakai untuk membantu penanganan COVID-19.

Konteks: Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Komisi VIII DPR RI merestui Kementerian Agama (Kemenag) merealokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji untuk penanganan COVID-19 batal dilaksanakan tahun ini.

Apa katanya: "Saya pastikan dana yang disetor calon jemaah haji tidak akan digunakan untuk penanganan virus Corona," tegas Yandri.

Penjelasannya:

• Jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini batal, dana yang sudah disetorkan calon jemaah haji ke bank penerima sama sekali tidak akan diganggu satu rupiah pun.

• Dana yang akan direalokasikan untuk membantu penanganan COVID-19 adalah anggaran haji dalam APBN 2020 sebesar Rp 325 miliar. Bukan dana yang disetorkan calon jemaah Haji.

• Dalam kesimpulan rapat Komisi VIII DPR dengan Kemenag, Rabu (15/4/2020) disepakati, Kemenag segera mengembalikan uang jemaah jika ibadah haji dibatalkan karena corona.

• Mekanisme pengembalian dibagi dalam dua kelompok. Untuk dana jemaah haji reguler yang sudah lunas langsung ke rekening jemaah. Sedangkan untuk jemaah haji khusus, pengembalian akan diurus oleh Penyelenggara Haji Khusus (PKH) dan dana akan dikembalikan langsung ke rekening jemaah.

Pemerintah Diminta Segera Putuskan Penyelenggaraan Haji Tahun Ini

“Jadi yang akan direalokasikan untuk membantu penanganan COVID-19 adalah anggaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dalam APBN sebesar Rp325 miliar yang memang dianggarkan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini," jelas Yandri.

Penjelasan Kemenag:

• Kemenag menegaskan dana jemaah haji tidak akan digunakan untuk penanganan virus corona. BPIH yang bersumber dari jemaah sepenuhnya dipakai untuk kepentingan penyelenggaraan haji.

• Kemenag memperoleh alokasi dari APBN 2020 untuk operasional haji sebesar Rp486 miliar. Sebagian dana dialokasikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

• Dana yang bersumber dari APBN itu antara lain digunakan untuk akomodasi dan konsumsi petugas haji, biaya transportasi darat petugas selama di Arab Saudi, serta transportasi udara petugas haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya. Untuk anggaran rekrutmen dan pelatihan petugas haji, penyiapan dokumen perjalanan haji, sewa kantor sektor dan kantor Daker serta kebutuhan-kebutuhan operasional lainnya baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi juga menggunakan dana APBN, bukan dana haji.

"Saya pastikan tidak ada dana jemaah haji yang digunakan untuk pencegahan COVID-19 jika haji batal dilaksanakan tahun ini. Hanya bersumber dari APBN yang direalokasi untuk penanganan COVID-19," kata Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman.


0 Komentar