Jokowi Bocorkan Calon Anggota Dewas, dari Hakim sampai Eks Ketua KPK
Presiden Joko Widodo. (FOTO: Okezone)

BALIKPAPAN, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo mengungkapkan nama-nama calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama itu, kata Jokowi, berasal dari usulan yang masuk kepadanya. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, calon anggota Dewan Pengawas KPK itu terdiri dari beragam latar belakang mulai dari hakim hingga mantan pimpinan KPK.

"Ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Jokowi dilansir dari Antara di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Jokowi pun menyebutkan ada nama seperti hakim Albertino Ho hingga mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki yang diusulkan menjadi anggota Dewas lembaga antirasuah tersebut.

"Ada hakim Albertine Ho, itu tapi belum diputuskan loh ya, Pak Artidjo, saya ingat tapi lupa, dan belum diputuskan. Taufiequerachman Ruki juga," ujarnya.

BACA JUGA: Muhammadiyah Harap Dewas KPK Diisi Orang-orang yang Sudah Selesai

Nantinya, Jokowi akan memilih lima orang sebagai anggota Dewas KPK. Kelima orang itu rencananya akan dilantik bersama dengan lima orang komisioner KPK 2019-2023 pada 20 Desember 2019.

Jokowi memastikan, orang-orang yang terpilih sebagai Dewan Pengawas adalah orang-orang yang baik.

"Saya kira itu namanya ya nanti ditunggu sehari saja kok, yang jelas nama-namanya nama yang baik lah, saya memastikan nama yang baik," tegasnya.

Mengenai calon dari jaksa dan ekonom, Jokowi masih belum mau menyebutkan nama-namanya. Namun, dirinya menegaskan kembali bahwa tokoh yang dipilih adalah yang terbaik.

"Jaksa siapa ya, ada jaksa yang tidak aktif lagi (pensiun) kelihatannya, kalau ekonom masuk biar seimbang, (anggota dewan pengawas) pasti baik-baiklah," ungkapnya.

Presiden mengaku masih akan terus menyaring usulan nama-nama tersebut sampai Kamis (19/12/2019) besok.

"Jumat (20/12/2019) dilantik, Kamis kan sudah tahu, ini terus disaring," katanya.

Untuk diketahui, Dewan Pengawas bertugas antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.

Dewas KPK juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan

Pasal 69A ayat (l) UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan "Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia".

Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden memang diatur sebagaimana dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D.