Jokowi Ditantang Realisasikan Hukuman Mati bagi Koruptor
Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berharap hukuman mati bagi para koruptor jangan sampai hanya sebatas wacana. Karena, perilaku koruptif di tanah air sudah pada stadium yang sangat membahayakan.

"Jadi, jika hukuman mati koruptor sekedar wacana, sangat disayangkan di tengah maraknya perilaku koruptif di negeri ini," ujar Emrus di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut Emrus, wacana Jokowi semestinya disambut baik dan direalisasikan oleh semua kalangan masyarakat untuk membentuk opini publik. Sebab, hukuman mati kepada koruptor sangat wajar dan mendesak untuk diwujudkan.

Karenanya, peran pemerintah melalui menteri-menteri terkait, serta anggota DPR sangat penting dalam mendorong terealisasinya wacana tersebut.

"Bisa digelorakan dengan berbagai teknik kemasan pesan komunikasi, misalnya dalam bentuk acara parodi para menteri bersama DPR-RI yang dilakukan secara sistematis dan masif sehingga menimbulkan dorongan yang kuat dari rakyat agar hukuman mati bagi para koruptor sebagai tindakan yang pantas diterima oleh para pelaku korupsi," ucap Emrus.

Lebih lanjut, Emrus mengatakan bahwa DPR juga dapat berperan aktif dengan memasukkan pasal mengenai hukuman mati terhadap koruptor pada revisi rancangan Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Jika DPR tidak mengakomodir usulan tersebut, kata dia, maka dimungkinkan bagi Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang hukuman mati bagi koruptor.

"Sebab, pemberian hukuman mati tersebut baik yang tertuang dalam bentuk UU atau Perppu sudah sangat dibutuhkan dan mendesak mengingat perilaku koruptif di Tanah Air hingga kini masih terus terjadi yang jelas-jelas mengancam keselamatan keuangan negara," tukasnya.