Jokowi Ingin Program Pemberantasan Korupsi Dievaluasi
Presiden Joko Widodo bersama Ketua KPK Agus Rahardjo. (FOTO: Tribunnews.com)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo menginginkan adanya evaluasi dalam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski penindakan adalah hal yang penting, kata dia, namun pembangunan sistem dalam upaya pencegahan korupsi juga perlu dilakukan.

"Saya kira kita harus mengevaluasi seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan, Pertama penindakan itu perlu tapi menurut saya, kita pertama harus pembangunan sistem," kata Jokowi dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Selain pembangunan sistem pencegahan korupsi, kata Jokowi, proses rekrutmen politik juga perlu diperhatikan untuk menghindari dari perilaku koruptif. Rekrutmen politik di sini adalah bagaimana merekrut kader parpol yang menduduki jabatan-jabatan di legislatif maupun eksekutif.

"Ketiga, fokus kita di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah, evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, evaluasi, sehingga betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, tetap mendukung operasi tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Namun, menurutnya, hal itu perlu disertai dengan perbaikan sistem.

Berkoordinasi dengan KPK

Presiden Jokowi memastikan, dirinya akan segera melakukan pertemuan dengan pimpinan dan dewan pengawas KPK. Pertemuan itu, menurutnya, adalah untuk menyiapkan segala keperluan guna memperbaiki sistem dalam pemberantasan korupsi.

"Baik itu menyampaikan perbaikan sistem, baik rekrutmen sistem di politik yang ketiga mengenai fokus di KPK apakah perbaikan di sisi eksekutif, daerah atau sisi pemerintah pusat atau Kepolisian atau Kejaksaan? Sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis, evaluasi sangat perlu," kata Presiden.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, keempat hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Namun, hal itu juga harus didiskusikan juga dengan partai politik.

"Harus dibicarakan dengan partai politik sistem rekrutmen politik yang paling murah ini yang perlu dibicarakan, tapi sekali lagi saya sampaikan kita harus fokus tidak sporadis seperti itu semua dikerjakan, tidak mungkin menyelesaikan masalah, percaya saya, mulai dari mana? sistem rekrutmen politik ya bersama-sama dari situ, atau perbaikan sistem pemerintah pusat ayo kita mulai," katanya.

Dia juga menekankan perbaikan sejumlah sistem elektronik yang sudah dikerjakan tapi belum maksimal seperti e-procurement, e-tendering, e-budgeting.

"Harus diperbaiki terus sehingga memperbaiki sistem, hal yang penting kita lakukan sudah ada e-procurement (pengadaan elektronik), sudah ada e-tendering (tender elektronik) sudah ada, tapi masih ada seperti ini artinya harus ada perbaikan sistem," kata Presiden Jokowi.