Jokowi Keluarkan Perppu, Pasal Ini Dinilai Janggal dan Lampaui Kewenangan
Presiden Joko Widodo. (FOTO: Antara)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19. 

Namun, Fickar menyoroti adanya pasal yang janggal dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, yakni dalam Pasal 27 Ayat 2. Karrna, menurut Ficak, pasal tersebut berisi kekebalan aparat pelaksana dari tuntutan hukum.

Dia menegaskan, Pasal 27 Ayat 2 dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu telah melampaui kewenangan eksekutif.

"Yang enggak benar dari Perppu No.1/2020 ini ada di Pasal 27 Ayat 2, ketentuan yang memberikan kekebalan untuk tidak dituntut secara hukum bagi aparat pelaksananya. Ini yang melebihi kewenangannya sebagai eksekutif," kata Fickar kepada Haluan.co, Rabu (1/4/2020).

Fickar menegaskan, hukum pidana dan perdata berlaku bagi siapapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak terkecuali presiden.

Bila pemerintah memang melakukan pelanggaran, salah satunya korupsi, kata dia, maka tindakan hukum harus tetap dilaksanakan. Terlebih, bila dilakukan di waktu bencana seperti saat ini.

"Hukum pidana dan perdata tetap berlaku bagi siapapun yang menimbulkan kerugian. Apalagi kerugian uang negara. Merugikan uang negara atau korupsi pada waktu bencana diancam hukuman mati," tegasnya.

Adapun dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 27 berbunyi:

1). Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

2). Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3). Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Diteken Jokowi untuk Hadapi Covid-19, Bagaimana Mekanisme dan Syarat Keluarkan Perppu?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19.

Jokowi dalam konferensi persnya pada Selasa (31/3/2020), menjelaskan, Perppu yang ditandatangani itu memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.


0 Komentar