Jokowi Minta Data COVID-19 Terbuka dan Terintegrasi

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Joko Widodo. (FOTO: Antara)

-

AA

+

Jokowi Minta Data COVID-19 Terbuka dan Terintegrasi

Nasional | Jakarta

Senin, 13 April 2020 11:50 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh data virus corona atau COVID-19 bisa terbuka dan terintegrasi. Dengan begitu, semua orang bisa mengakses data tersebut melalui satu pintu, yakni Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 

Mengapa ini penting: Masyarakat dan otoritas terkait bisa melakukan pencegahan dengan baik bila data yang disampaikan transparan dan terintegrasi. Bila data terintegrasi, maka langkah-langkah dalam penanganan COVID-19 juga akan lebih baik.

"Sehingga semua informasi ada baik mengenai jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) di daerah, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh semua menjadi jelas dan terdata dengan baik," kata Jokowi dalam rapat terbatas bertema "Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19" melalui video conference, Senin (13/4/2020).

Konteks:

  • Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo, sempat mengungkapkan adanya perbedaan data antara pemerintah pusat dengan daerah mengenai jumlah pasien COVID-19 baik yang positif, meninggal dunia, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dengan pengawasan (PDP).
  • Data Pemprov DKI Jakarta (5/4/2020) mengumumkan kasus positif corona 1.143,diantaranya 58 orang sembuh dan 111 orang meninggal. Sementara data Kemenkes (5/4/2020), jumlah kasus corona di DKI capai 1.124 kasus, diantaranya 95 meninggal dunia dan 56 orang sembuh.

Data terus diperbarui:

Presiden Jokowi juga meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk selalu memperbarui data setiap hari. Data itu menyangkut semuanya baik jumlah kasus positif COVID-19, ODP, PDP, pasien meninggal, pasien sembuh, maupun jumlah yang diperiksa melalui metode PCR.

"Sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," ujarnya.

Masyarakat Desak Menteri Luhut Cabut Permenhub soal Ojol

Penyebab kerancuan data selama ini menurut BNPB:

  • Pemerintah daerah telat melaporkan, karena belum selesai pemeriksaan pasien.
  • Pemda kerap melaporkan PDP sudah positif, padahal hasil pemeriksaan belum keluar.
  • Kemenkes mendapatkan data langsung dari laboratorium hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit. Hasil lab RS tidak dilaporkan ke pemda.
  • Pemda telat melaporkan data pada Kemenkes. Padahal pencataan Gugus Tugas COVID-19 berakhir pukul 12.00 WIB dan diumumkan jam 14.00 WIB.
  • Data yang disetor pemda di atas pukul 12.00 WIB akan dimasukkan untuk data berikutnya, sekaligus diumumkan besoknya.
  • Pemda memperbarui data jam 6 sore dan kerap bertindak sendiri tanpa melaporkan data pasien ke pusat.

0 Komentar