Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian, Kecuali Jatah Nadiem dan Terawan
Presiden Jokowi dan Menkes Terawan. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pemerintah pusat memangkas belanja sejumlah kementerian dan lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 3 April lalu di Jakarta, dilansir dari laman Setneg, Minggu (12/4/2020).

Mengapa ini penting:

  • Pos belanja sejumlah kementerian dan lembaga negara dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
  • Fokus penanganan COVID-19, harus diimbangi dengan anggaran yang cukup dari pemerintah. Apalagi, dampak dari penerapan PSBB, kerja dari rumah (work from home), berimbas pada perekonomian masyarakat.

Konteks: Pemangkasan anggaran kementerian/lembaga adalah salah upaya yang ditempuh pemerintah dalam menyelamatkan keuangan negara yang sudah mulai mengkuatirkan dan diprediksi minus. Pemerintah tak perlu menambah utang luar negeri.

Tujuan Perpres 54/2020: Pasal 1 berbunyi, "Untuk melaksanaan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020."

Sasaran Perpres 54/2020: Fokus pengalihan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk tiga sektor, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Dana desa juga diperuntukkan bagi jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa.

Kementerian/lembaga yang dipangkas:

  • KPK dipangkas sebesar Rp 62,5 miliar, dari sebelumnya Rp 922,5 miliar menjadi Rp 860 miliar.
  • MPR dari semula Rp603,67 miliar menjadi Rp576,129 (berkurang Rp27,531 miliar).
  • DPR dari semulai Rp5,11 triliun menjadi Rp4,897 triliun (berkurang Rp220,911 miliar).
  • DPD, semula Rp 932 miliar menjadi Rp 899 miliar (dipangkas Rp 33 miliar);
  • MA, dari semula Rp10,597 triliun menjadi Rp10,144 triliun (berkurang Rp453,518 miliar).
  • Kejaksaan RI dari semula Rp7,072 triliun menjadi Rp6,031 triliun (berkurang Rp1,041 triliun).
  • Kementerian Pertahanan dari semula Rp131,182 triliun menjadi Rp122,447 triliun (berkurang Rp8,734 triliun).
  • Kementerian Keuangan dari semula Rp43,511 triliun menjadi Rp40,934 triliun (berkurang Rp2,576 triliun).
  • Kementerian Pertanian dari semula Rp21,055 triliun menjadi Rp17,442 triliun (berkurang Rp3,612 triliun).
  • Kementerian Perhubungan dari semula Rp43,111 triliun menjadi Rp36,984 triliun (berkurang Rp6,127 triliun).
  • Kementerian Sosial dari semula Rp62,767 triliun menjadi Rp60,686 triliun (berkurang Rp2,08 triliun).
  • Kementerian PUPR, dari semula Rp120,217 triliun menjadi Rp95,683 triliun (berkurang Rp24,533 triliun).
  • Kementerian Riset dan Teknologi, dari Rp42,166 triliun menjadi Rp2,472 triliun (berkurang Rp39,694 triliun).
  • Kemenkop dan UKM, dari semula Rp972,337 miliar menjadi Rp743,245 miliar (berkurang Rp229,091 miliar).
  • BIN, dari semula Rp7,427 triliun menjadi Rp5,592 triliun (berkurang Rp1,835 triliun).
  • Polri, dari semula Rp104,697 triliun menjadi Rp96,119 triliun (berkurang Rp8,577 triliun).
  • KPU, dari semula Rp2,159 triliun menjadi Rp1,879 triliun (berkurang Rp279,6 miliar).
  • BPPT, dari semula Rp2,039 triliun menjadi Rp1,636 triliun (berkurang Rp403,56 miliar).
  • BNPB, dari semula Rp700,646 miliar menjadi Rp679,814 (berkurang Rp20,832 miliar).
  • Bawaslu, dari semula Rp2,953 triliun menjadi Rp1,573 triliun (berkurang Rp1,379 triliun).
  • BPIP, dari semula Rp216,998 miliar menjadi Rp193,123 (berkurang Rp23,874 miliar).
  • Komnas HAM, semula Rp 104 miliar menjadi Rp 100 miliar (dipangkas Rp 4 miliar).
  • BKKBN, semula Rp 3,5 triliun menjadi Rp 3,1 triliun (dipangkas Rp 400 miliar).
  • Ombudsman, semula Rp 166 miliar menjadi Rp 153 miliar (dipangkas Rp 13 miliar).
  • Komisi Yudisial, semula Rp 102 miliar dipangkas menjadi Rp 91 miliar (dipangkas Rp 11 miliar).
Perpres 54 Tahun 2020 Dinilai Mengebiri Hak Konstitusional DPR

Anggaran kementerian yang ditambah:

  • Kemendikbud anggaran belanjanya naik dari Rp 36,3 triliun menjadi Rp 70,7 triliun.
  • Kementerian Kesehatan, dari sebelumnya Rp 57,3 triliun menjadi Rp 76,5 triliun.

0 Komentar