Jokowi Resmi Larang Semua Warga Mudik

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Petugas sedang mengamankan pelaksanaan PSBB di salah satu terminal di Jakarta. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Idulfitri. Larangan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Mengapa ini penting: Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah, masih banyak warga yang berkeras untuk melakukan mudik meskipun sudah diimbau. Untuk itu, pemerintah harus mengeluarkan larangan untuk mencegah risiko yang lebih buruk dari kegiatan mudik tersebut.

"Saya ingin langsung saja, dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan, disampaikan yang tidak mudik 68 persen, yang tetap bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen, artinya masih ada angka sangat besar, 24 persen lagi," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Konteks:

• Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hingga Senin (20/4/2020), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 6.760 kasus dengan 747 orang dinyatakan sembuh dan 590 orang meninggal dunia dengan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 16.343 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 181.770 orang.

• Kasus positif COVID-19 ini juga sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif yaitu DKI Jakarta (3.097), Jawa Barat (747), Jawa Timur (590), Sulawesi Selatan (370), Jawa Tengah (351), Banten (341), Bali (140), Papua (107), Kalimantan Selatan (96), Sumatera Selatan (89), Sumatera Utara (83)

Jokowi tak ingin ambil risiko:

• Larangan mudik bagi seluruh masyarakat harus diambil pemerintah menyusul ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN yang sudah lebih dulu dilarang. Pemerintah mengaku tidak ingin mengambil risiko potensi peningkatan kasus COVID-19 bila mudik tidak dilarang.

• Pemerintah sudah menyiapkan bansos untuk masyarakat yang tidak mudik. Diharapkan, bansos itu bisa membantu masyarakat di perantauan.

"Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako untuk Jabodetabek, Kartu Pra-Kerja sudah berjalan, minggu ini bansos tunai juga dikerjakan," ujar Jokowi.

Keputusan dilakukan dengan matang:

• Keputusan pelarangan mudik tidak diambil secara tergesa-gesa. Namun dengan bertahap, bertingkat dan berlanjut.

• Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Polri, TNI dan kementerian/lembaga terkait akan segera melakukan langkah-langkah teknis operasional di lapangan, termasuk memastikan arus logistik.

• Jalan tol tidak ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, perbankan, dan sebagainya.

"Jadi kita masih membuka itu karena bagaimanapun rakyat itu atau masyarakat itu juga harus hidup," kata Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan.

Menungu Obat Corona Buatan Indonesia

Berlaku untuk wilayah PSBB:

• Larangan mudik ini berlaku untuk wilayah Jabotabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah COVID-19.

• Larangan mudik itu nantinya tidak membolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek.

"Namun logistik masih dibenarkan, masih juga diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek atau yang dikenal dengan istilah aglomerasi," ungkap Luhut.


0 Komentar