Jokowi Sebut Koruptor Bisa Dihukum Mati, Asal...
Presiden Jokowi di SMKN 57 Jakarta. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK. Persoalannya, menurut Jokowi, UU Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum dijalankan.

"Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), pimpinan KPK yang terbaru nanti kita evaluasi. Saya kira perlu mengevaluasi ya seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” kata Jokowi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Jokowi mengaku paham bahwa penindakan itu perlu, namun pembangunan sistem juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal itu dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan korupsi itu tidak terjadi.

Hal yang sangat penting lainnya, lanjut bekas Wali Kota Solo itu, ialah rekrutmen politik. Ia menegaskan, jangan sampai proses rekruitmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang yang terpilih berpikir mencari cara mengembaliakan modal politiknya. "Itu akan berbahaya sekali," tegasnya.

Jokowi juga berharap agar semua pihak mempunyai fokus kerja masing-masing. “Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang kongkret, bisa diukur,” terangnya.

Sementara terkait OTT KPK, Jokowi menegaskan, penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi tersebut. Misalnya, sebuah provinsi gubernurnya ditangkep, OTT. Setelah ditangkap mestinya sistem perbaikan itu masuk ke. sistemnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menyatakan, nanti akan segera bertemu dengan pimpinan KPK untuk menyiapkan hal-hal tersebut, baik mengenai pembangunan, perbaikan sistem, serta rekruitmen sistem politik.

Koruptor Dihukum Mati

Jokowi juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai hukuman mati bagi koruptor yang tidak sempat dijawabnya saat berdialog dengan siswa-siswi SMKN 57 Jakarta. Ia mengatakan, kalau masyarakat memang berkehendak koruptor dihukum mati, maka dalam rancangan undang-undang pidana tipikor hukuman tersebut dimasukan.

"Tapi, sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif,” kata Jokowi seraya menambahkan kalau dikehendaki masyarakat pemerintah bisa saja yang mengambil inisiatif.