Jokowi Sekarang Larang Masyarakat Mudik, Ada Apa 'Kok Mencla-mencle?'

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: detik.com)

-

AA

+

Jokowi Sekarang Larang Masyarakat Mudik, Ada Apa 'Kok Mencla-mencle?'

Nasional | Jakarta

Selasa, 21 April 2020 20:44 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang secara tegas melarang seluruh masyarakat untuk mudik ke kampung halaman menjelang bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri 1411 Hijriyah di tengah pandemi Corona (COVID-19). 

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat melarang mudik, pada awal-awal Pandemi COVID-19. Namun, larangan tersebut diralat, bahwa pemerintah tidak melarang mudik, tapi menghimbu tidak mudik karena akan menyebar luaskan Corona di daerah.

Hingga akhirnya larangan mudik ini hanya diberlakukan kepada ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN untuk mencegah penyebaran virus corona di berbagai daerah, sementara masyarakat dibebaskan.

Kini larangan itu, kembali disuarakan Presiden Jokowi bahwa masyarakat juga dilarang mudik. Keputusan ini diambil berdasarkan kajian, bahwa 24 persen masyarakat masih bersikeras ingin mudik.

Mengapa ini penting: Kebijakan pelarangan mudik ini harus diberlakukan konsisten, tidak berubah-ubah lagi karena akan membingungkan masyarakat. Pelarangan mudik ini harus dipertegas penerapannya di lapangan agar berjalan efektif. Sebab, pelarangan ini dilakukan sudah banyak masyarakat yang sudah mudik.

Konteks: Kebijakan larangan efektif yang tidak disertai tindakan tegas bagi pelanggarnya akan bernasif seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang ternyata tidak bisa mencegah peningkatan dan penyebaran virus Corona, karena dalam implementasinya banyak dilakukan pembiaran yang dilakukan masyarakat.

Apa katanya: “Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas lanjutan pembahasan antisipasi mudik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Hasil kajian mudik: Presiden Jokowi meminta seluruh jajarannya menyiapkan pelaksanaan larangan mudik tersebut. Kementerian Perhubungan telah melakukan kajian di lapangan dan juga survei.

⦁ Sebanyak 24 persen masyarakat masih bersikeras untuk tetap melakukan mudik meskipun sebelumnya sudah ada imbauan dari pemerintah agar tak kembali ke kampung halaman.

⦁ Sebanyak 7 persen lainnya tercatat telah mudik ke daerahnya masing-masing.

⦁ Sebanyak 68 persen lainnya dilaporkan tak melakukan mudik.

“Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi,” ucap Presiden Jokowi.

Jokowi Resmi Larang Semua Warga Mudik

Efektif 24 April: Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, larangan mudik untuk memutus rantai penyebaran virus corona di berbagai daerah ini berlaku efektif mulai Jumat (24/4/2020).

“Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020,” kata Luhut saat konferensi pers usai mengikuti rapat terbatas, Selasa (21/4/2020).

Larangan mudik: Selain di Jabodetabek, larangan mudik ini juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di zona merah dan di daerah yang menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

⦁ Pemerintah sudah berkoordinasi dengan pimpinan pemerintah daerah mayoritas perantau, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

⦁ Keputusan ini dinilai efektif dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Sebab, mayoritas perantau berada di Jabodetabek yang merupakan zona merah virus tersebut

Hukuman bagi pelanggar: Masyarakat yang tak mematuhi larangan pemerintah agar tak mudik akan menerima sanksi.

⦁ Sanksi tindakan hukum bagi pelanggar baru mulai efektif berlaku pada 7 Mei.

⦁ Saat larangan mudik efektif berjalan, pemerintah menjamin lalu lintas distribusi logistik masih diperbolehkan.

Bagaimana selanjutnya: Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan menyebut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan berkoordinasi agar arus distribusi logistik tak terhambat oleh kebijakan ini.

“Memastikan arus logistik, agar jangan sampai terhambat, dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan kepada perbankan dan sebagainya, jadi kita masih membuka itu karena bagaimanapun rakyat itu atau masyarakat itu juga harus hidup,” ujar Luhut.

⦁ Layanan transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti commuter line juga masih akan tetap berjalan sehingga dapat mempermudah akses masyarakat yang masih bekerja di sektor kesehatan dan lain-lain

⦁ Implementasi larangan mudik ini juga bersamaan dengan berjalannya jaring pengaman sosial serta distribusi bantuan sosial bagi masyarakat di Jabodetabek.


0 Komentar