Jokowi Setujui Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Ditunda

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Presiden Jokowi. (Foto: Ist)

-

AA

+

Jokowi Setujui Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Ditunda

Nasional | Jakarta

Jumat, 24 April 2020 17:32 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO- Pemerintah akhirnya menyetujui penundaan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja yang kini sudah berada di Baleg DPR.

Mengapa ini penting: RUU ini sejak awal dimunculkan sudah menjadi kontroversi di tengah masyarakat, terutama di kalangan organisasi buruh.

Konteks:

• RUU tentang Cipta Kerja yang sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ini adalah inisiatif pemerintah yang merupakan kelompok omnibus law.

• Draft RUU ini diserahkan pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Pimpinan DPR 12 Februari 2020.

• Di tengah ancaman virus corona atau COVID-19, pemerintah bersama Badan Legislasi DPR tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, Selasa (14/4/2020).

Apa katanya: Presiden Jokowi menyebutkan, pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta Baleg tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja adalah keinginan pemerintah yang disampaikan kepada DPR.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tentang Omnibus Law, tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini sudah berada di DPR. Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda. Ini sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Presiden Jokowi dilansir laman Setkab.go.id, Jumat (24/4/2020).

Alasan Jokowi, untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan.

Ketua DPR Puan Maharani sehari sebelumnya juga meminta Baleg DPR untuk menunda pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, untuk klaster ketenagakerjaan, kami memint menunda pembahasannya dengan menyebutkan beberapa alasan:

• Pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaaan di RUU Cipta Kerja ditunda, karena semua pihak termasuk DPR se sedang fokus pada penanganan pandemi COVID-19.

• DPR membuka peluang menerima masukan masyarakat terutama serikat pekerja.

• Baleg DPR diminta tidak membahas dahulu materi-materi pada klaster ketenagakerjaan, sehingga bisa menunggu aspirasi atau berdiksusi dengan masyarakat terkait dengan klaster ketenagakerjaan.

Ada 54.569 Pasangan Calon Pengantin Antre Menikah

Pembahasan RUU Cipta Kerja itu juga mendapat penolakan dari sejumlah organisasi buruh. Bahkan mereka mengacam akan demo besar-besar pada tanggal 30 April jika pemerintah dan DPR tetap membahas RUU tersebut di tengah wabah virus corona saat ini.


0 Komentar