Kali ini Bukan Rohingya

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Peta Myanmar + bendera dalam kondisi pecah (Ilustrasi: Total Politik)

-

AA

+

Kali ini Bukan Rohingya

Total Politik | Jakarta

Sabtu, 25 April 2020 11:22 WIB


Ancaman perang saudara kembali menyeruak di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mengapa negeri itu dilanda.

BENTROKAN senjata kembali menyeruak di Myanmar. Kali ini Sungai Kaladan, yang terletak di perbatasan Negara Bagian Chin dan Rakhine, menjadi tempat kejadian perkaranya. Yonif 7-nya Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar) yang diperuntukkan menjaga wilayah itu tercerai-berai. Pada tanggal 7 Februari, pasukan pemberontak telah menduduki kedua sisi sungai.

Tatmadaw dengan segera menggencarkan serangan balasan. Kini, giliran para pemberontak yang lari tunggang-langgang ke bukit-bukit. Di alam Myanmar yang keras, tugas Tatmadaw untuk menyapu mereka dari tempat-tempat persembunyian akan semakin sulit. Para pemberontak, maupun lawan mereka, sama-sama piawai melangsungkan perang gerilya.

Tapi, toh persembunyian mereka tidak bertahan lama. Seakan-akan menantang Tatmadaw, para pemberontak menyerang sekolah pelatihan militer di Minbya, Negara Bagian Rakhine.

Tiga ratus pemberontak, sebagaimana disinyalir oleh Myawady Daily, “menyerbu sekolah militer dari lima arah pada tanggal 24 Maret.” Saat ini, jumlah korban dari kedua belah pihak belum diketahui.

Sebagaimana krisis Rohingya tahun 2017 lalu, kita (kembali) disuguhkan tontonan yang serupa: serangan udara; tentara yang merangsek ke desa-desa; dan pengungsi yang memadati perbatasan.

Akan tetapi, kali ini ada yang berbeda. Para pemberontak yang dimaksud bukanlah Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), kelompok bersenjata yang acap kali ditunjuk militer Myanmar sebagai biang keladi kerusuhan di Rakhine. Pemberontak yang menyerang tepian Sungai Kaladan dan sekolah militer Minbya itu menjuluki diri mereka Arakan Army.

Sebagaimana lawan-lawan Tatmadaw mereka, pasukan Arakan ini beragama Buddha. Bahasa mereka pun mirip; bahasa Arakan dan Burma berasal dari gugus bahasa yang sama.

Lho, kok bisa?

Sorotan media akan perkembangan-perkembangan di Burma berpusar pada dua hal utama.

Pertama, perjuangan Aung San Suu Kyi, ketua Partai National League for Democracy (NLD) untuk mengakhiri rezim militer Myanmar.

Kedua, tentunya, adalah Rohingya.

Dua poros perseteruan ini seakan menyuruh kita untuk mengira: oh, masalahnya ada pada perjuangan demokrasi melawan kediktatoran, atau konflik keagamaan semata.

Tapi di Myanmar, sebagaimana di Indonesia, tidak ada hal yang sederhana.

Bentrokan senjata yang digambarkan di atas bisa melibatkan aktor bersenjata mana saja. Selain ARSA dan AA, ada UWSA (United Wa State Army) di Negara Bagian Shan; Kachin Independence Army (KIA) di Negara Bagian Kachin; Karenni Army (KA) di Negara Bagian Kayah; dan Karen National Liberation Army (KNLA) serta Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) di Negara Bagian Kayin.

Sudah bingung? Sama.

Lebih membingungkan lagi, hubungan kelompok-kelompok bersenjata ini dengan pemerintah Myanmar dan sesama kelompok bersenjata juga rumit.

Secara garis besar, mereka memperjuangkan otonomi atau kemerdekaan bagi suku bangsa mereka masing-masing. Tapi, hal tersebut tidak menghalangi mereka dalam menjalin aliansi dengan pemerintah Myanmar untuk menggebuk gerakan pembebasan lainnya.

Kasus DKBA yang pecah kongsi dengan KNLA, walau sama-sama mengaku mewakili warga Karen, berujung pada persekutuan kelompok yang pertama dengan pemerintah Myanmar. ARSA dan ALA, pendahulu Arakan Army, juga terlibat dalam saling bunuh yang sektarian.

Pun kebijakan pemerintah Myanmar terhadap mereka tidak pernah konsisten.

Umumnya, Tatmadaw menggelar operasi untuk mneghancurkan mereka. Tapi, junta-junta militer yang lama memerintah Myanmar juga menggunakan ancaman gerakan pembebasan/kelompok bersenjata ini untuk menekan gerakan pro-demokrasi masyarakat sipil di Yangon dan wilayah-wilayah metropolitan Myanmar.

Konflik Muslim-Hindu di India Dari Masa ke Masa

Keadaan berbalik ketika NLD, setelah penantian panjang, memenangkan pemilu di tahun 2015. Lewat suatu kompromi dengan Tatmadaw dan sayap politiknya, USDP, NLD berhasil mengangkat Aung San Suu Kyi sebagai “kanselir negara” – suatu jabatan yang menyerupai perdana menteri.

Suu Kyi mencoba merangkul berbagai suku bangsa non-Bamar dengan tawaran federalism. Tapi, upaya ini belum bisa berbuat banyak sebelum krisis Rohingya pecah dan berbagai gerakan pembebasan mencoba peruntungan mereka dengan kembali mengangkat senjata.

Episode dengan Arakan Army ini pun akan berakhir serupa. Seiring waktu, Tatmadaw dan mereka akan meneken gencatan senjata, yang diikuti dengan konsesi-konsesi dari pemerintah di Naypyidaw.

Baik dana otonomi maupun potongan kue proyek yang bermunculan seiring dengan berdirinya pipa-pipa minyak yang melintasi Negara Bagian Rakhine adalah alat yang sah untuk meredam konflik bersenjata – hingga tiba saat para panglima perang ini merasa bahwa mereka bisa mendapat perjanjian yang lebih menguntungkan dengan mengangkat senjata. Begitu seterusnya.

Siklus pemberontakan-gencatan senjata-pemberian konsesi yang telah menjadi makanan sehari-hari di Myanmar berakar pada kerapuhan negara yang begitu melembaga.

Sejak sebelum negeri itu merdeka, tidak ada permufakatan fundamental soal negara itu akan berbentuk apa. Lebih parah lagi, tidak ada kesepakatan jua soal cara-cara yang diterima untuk merundingkan bentuk negara. Upaya terakhir (dan yang sejauh ini paling berhasil) untuk menyepakati negara Burma layaknya seperti apa yang dilaksanakan Jenderal Aung San, ayah Aung San Suu Kyi di tahun 1947. Ia akan dibunuh lawan-lawan politiknya di tahun yang sama.

Hal ini berarti bahwa tidak ada negara paripurna di Myanmar. Nyaris semua aktor politik, terutama yang mendaku sebagai wakil suku-suku bangsa di periferi negeri, rela dan mampu menggunakan senjata untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Di Myanmar, legitimasi pemerintah pusat dan negara dianggap nihil, minimal. Sekalipun ada, keabsahannya bersandar pada angkatan bersenjata. (GA)


0 Komentar