Kapolri Minta Polda dan Polres Beri Masukan Pemda dalam Penanganan COVID-19

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis (Foto: Istimewa)

-

AA

+

Kapolri Minta Polda dan Polres Beri Masukan Pemda dalam Penanganan COVID-19

Nasional | Jakarta

Sabtu, 18 April 2020 08:24 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1218/IV/OPS.2/2020 tertanggal 16 April 2020 yang berisi instruksi kepada para kapolda dan kapolres sebagai kepala operasi daerah agar terlibat aktif dalam setiap penyusunan semua kebijakan pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19. Kapolda dan Kapolres bisa memberikan masukan berupa saran dan rekomendasi untuk Pemda.

Mengapa ini penting: Telegram ini mengatur soal aspek keamanan agar kebijakan Pemda tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, misalkan akses keluar masuk wilayah. Surat telegram tersebut ditandatangani Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto mewakili Kapolri.

Konteks: Dalam penanganan Pandemi COVID-19 kepala daerah kerap mengambil kebijakannya sendiri tanpa berkonsultasi dengaan pemerintah pusat. Dalam telegram Kapolri ini Polda dan Kapolres ditugaskan untuk memberikan masukan kepada kepala daerah.

Apa katanya: "Khususnya terkait dengan aspek keamanan. Hal itu agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat," kata Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, Jumat (17/4/2020).

Kebijakan yang bertentangan: Dalam telegram itu Kapolri mencontohkan kebijakan pemda melakukan penutupan akses keluar masuk wilayah dan penutupan jalur/rel kereta api seperti yang diusulkan oleh lima kepala daerah di Bekasi, Bogor dan Tangerang.

  • Kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 12 Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
  • Kebijakan yang diambil pemda harus memperhatikan semua aspek, karena tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan keamanan.

Berpotensi tumpang tindih: Kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau ketegangan antara pusat dan daerah. Sebab, pusat memiliki kewenangan untuk menekan penyebaran COVID-19, sementara kepala daerah memiliki kewenangan sesuai pelaksanaan otonomi daerah.

  • Sebagai antisipasi, Polri melalui Operasi Terpusat Kontingensi Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 Tahun 2020 menginstruksikan kepala kepolisian satuan kewilayahan untuk berkoordinasi dengan kepala pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan pemerintah pusat.

"Melalui surat telegram tersebut, juga menginstruksikan kepada para kapolda dan kapolres untuk meningkatkan sinergi TNI dan Polri dalam mengamankan dan mengawal kebijakan pemerintah pusat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19," kata Komjen Agus Andrianto yang juga Kaopspus Aman Nusa II ini.

Luhut Tolak Permintaan Lima Kepala Daerah untuk Setop Operasi KRL

Pendapat DPR: Ketua Komisi III DPR Herman Hery mendukung langkah Kapolri menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan seperti memberikan masukan kepala daerah dalam hal aspek keamanan.

Salah satu hal utama yang harus turut dijaga aparat kepolisian dalam kondisi sekarang adalah terjaminnya distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat.

“Terganggunya distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat, yang mungkin saja terjadi bila ada blokade jalan oleh pihak mana pun, akan sangat mungkin menimbulkan gejolak yang tidak kita inginkan bersama,” kata Herman Hery, Ketua Komisi III DPR, Jumat (17/4/2020).

Harapan Komisi III DPR:

  • Petugas di lapangan bersikap profesional dan menjadi pengayom, sehingga akan mempermudah pekerjaan polisi dan penerimaan masyarakat.
  • Tidak memperlihatkan sikap arogan atau mengucapkan kalimat provokatif saat melakukan pengamanan seperti terjadi di Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
  • Masyarakat diminta patuh pada anjuran pemerintah terkait protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dan menjalankan physical distancing.

0 Komentar