Kartu Prakerja Diragukan Mampu Pulihkan Perekonomian Imbas Corona

Dark Mode

More From Our Network

rowtvriaumandiriwartaekonomiteknologiId
Warga melintas di depan ruko yang tutup akibat pandemi COVID-19. (FOTO: Haluan.co/Fajar AM)

-

AA

+

Kartu Prakerja Diragukan Mampu Pulihkan Perekonomian Imbas Corona

Ekonomi | Jakarta

Minggu, 19 April 2020 18:32 WIB


JAKARTA, HALUAN.CO - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine, menyoroti korelasi antara program Kartu Prakerja dengan upaya memulihkan perekonomian yang terdampak oleh pandemi virus corona atau COVID-19. 

Menurut Pingkan, efektivitas program Kartu Prakerja sebagai langkah untuk memulihkan perekonomian di Indonesia masih dipertanyakan.

Mengapa ini penting:

  • Program Kartu Prakerja ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan juga daya saing melalui pembekalan keterampilan.
  • Padahal, permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di tengah pandemi ini berbeda dari permasalahan keterampilan kerja seperti yang dituju oleh program ini, karena ketersediaan lapangan kerja yang menurun diakibatkan adanya disrupsi ekonomi imbas dari meluasnya COVID-19.

"Pengalihan fokus pada Program Kartu Prakerja belum tentu mampu memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak COVID-19," kata Pingkan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Konteks:

  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, resmi meluncurkan program Kartu Prakerja. Pemerintah mengklaim, pendaftar gelombang pertama program Kartu Prakerja mendekati enam juta pengguna dari seluruh Indonesia.
  • Pemerintah menutup pendaftaran untuk gelombang pertama pada Kamis ini pukul 16.00 WIB, sejak diluncurkan pada Sabtu (11/4/2020) yang mencapai 5.965.048 pengguna.
  • Dari jumlah pendaftaran itu, pemerintah kemudian melakukan verifikasi email, nomor induk kependudukan (NIK) dan proses lanjutan melalui kementerian sehingga yang bergabung pada gelombang pendaftaran atau join batch pertama mencapai 2.078.026 pengguna.
  • Mengingat antusiasme yang besar, pemerintah menambah jumlah kuota dari sebelumnya 164 ribu menjadi 200 ribu kursi peserta setiap gelombang.

Lebih baik bantuan tunai:

  • Daripada menaikkan jumlah kuota penerima maupun pagu program kartu prakerja, APBN yang ada dapat dimaksimalkan untuk menambah anggaran bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
  • Tindakan penambahan kuota yang diikuti dengan penambahan pembiayaan pemerintah dari yang semula dianggarkan sebesar Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun terhadap Program Kartu Prakerja ini kurang efektif di situasi seperti ini.

"Terlebih, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dari pelaksanaan gelombang pertama sebelum memutuskan untuk melakukan ekspansi kebijakan. Jangan sampai anggaran sebesar itu nantinya tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Pingkan.

Jutaan Pekerja Kena PHK, Indef: Perusahaan Wajib Bayar Pesangon

Tanggapan DPR:

  • Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengatakan, masih banyak kritik publik terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja seperti masih ada yang sulit untuk mengakses proses pendaftaran online program tersebut.
  • Ada tiga hal yang patut dikritisi dan berpotensi menjadi kegagalan dari program kartu prakerja ini, yaitu efektivitas, sasaran dan skala prioritas, serta alokasi anggaran.
  • Potensi masalah seperti kesesuaian jumlah masyarakat calon penerima dengan kondisi rill masyarakat terdampak COVID-19, asas pemerataan dan keadilan dalam jumlah distribusi kartu untuk semua daerah, serta kesiapan balai latihan kerja secara infrastruktur dan instruktur untuk pelatihan dan praktik.

0 Komentar