Kasus Jiwasraya di Atas Rp1 M, Harusnya Ditangani KPK Bukan Kejagung
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya. (Foto: Katadata)

JAKARTA, HALUAN.CO - Pengamat politik Ray Rangkuti meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diduga merugikan negara hingga Rp13,7 triliun. 

"Dari prinsip pengungkapan kasus, setiap kerugian negara yang di atas Rp1 miliar, pengungkapannya ada di KPK,” kata Ray di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Lima Fraksi DPR Setuju Bentuk Pansus Jiwasraya

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) ini mengaku heran karena kasus tersebut dialihkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Padahal, kasus tindak pidana korupsi yang bisa ditangani oleh penegak hukum selain KPK adalah kasus yang menyebabkan kerugian negara di bawah Rp1 miliar. Jika kasus sudah ditangani penegak hukum lain maka KPK pun tidak boleh intervensi.

"Kalau kasusnya sudah di atas 1 miliar apalagi sampai 13 triliun itu harus diambil alih oleh KPK," jelasnya.

Karena itu, menurut Ray, semestinya Presiden Jokowi langsung memerintahkan KPK menangani kasus Jiwasraya tersebut agar persoalannya menjadi jelas.

"Sebaiknya presiden, dengan dasar bahwa KPK berada di bahwa presiden. Justru KPK yang harus melakukan penyidikan, bukan kejaksaan Agung," tukasnya.

Tak Mampu Atasi Skandal Jiwasraya, Jokowi Ditantang Ganti Pimpinan OJK