Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Ini Tiga Instruksi Jokowi
Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, HALUAN.CO - Presiden Joko Widodo mengatakan, jumlah kasus kekerasan pada anak, baik kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan fisik maupun penelantaran, sebagaimana tercatat dalam sistem pelaporan Simfoni PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) selama 2015-2016, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

"Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2015 tercatat 1.975 dan meningkat menjadi 6.820 di 2016," kata Jokowi saat memberi arahan dalam rapat terbatas tentang Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Jokowi meyakini, kasus kekerasan dan anak merupakan fenomena gunung es yang selama ini tidak pernah terlaporkan dan hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan.

Karenanya, ia menginstruksikan tiga hal. Pertama, Jokowi meminta jajarannya memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Aksi pencegahan, menurutnya, bisa dilakukan dengan berbagai model kampanye, seperti sosialisasi dan edukasi publik yang menarik dan memunculkan kepedulian sosial pada persoalan kekerasan pada anak.

"Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, kekerasan seksual menempati posisi teratas, diikuti kekerasan psikis maupun kekerasan fisik," ucap dia.

KPAI: 123 Anak Dicabuli Guru dan Kepsek Sepanjang 2019

Instruksi kedua, terkait sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan pada anak. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menginginkan agar para korban, keluarga ataupun masyarakat harus tahu ke mana semestinya melapor, nomor layanan harus jelas dan mudah diketahui.

"Tentu saja dengan akses pelaporan yang mudah serta yang paling penting adalah mendapatkan respons yang secepat-cepatnya," imbuhnya.

Terakhir, dalam rapat yang dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi memerintahkan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan pada anak agar bisa dilakukan dengan cepat, terintegrasi dan lebih komprehensif.

"Bila perlu one stop service mulai dari layanan pengaduan pendampingan dan mendapatkan layanan kesehatan. Proses penegakan hukum yang memberikan efek jera terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar para korban dipastikan mendapatkan bantuan hukum dan proses rehabilitasi sosial terintegrasi.

KPAI Desak Polisi Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras ke Siswi SMP