Kemenag Tegaskan Pembuatan PMA Majelis Taklim Bukan Ujug-ujug Jadi
Gedung Kementerian Agama. (Foto: Dok. Kemenag)

JAKARTA, HALUAN.CO - Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag) M Juradi mengklaim lahirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majlis Taklim sebagai respon atas kebutuhan data majelis taklim.

Menurut dia, PMA ini tidak asal jadi, tapi melalui proses pembahasan yang cukup panjang dimana Kemenag melibatkan para pimpinan organisasi mejelis taklim, di antaranya BKMT (Badan Kontak Majlis Ta'lim), FKMT (Forum Komunikasi Majlis Ta'lim), PMTI (Perhimpunan Majlis Ta'lim Indonesia), Permata (Pergerakan Majlis Ta'lim), Hidmat Muslimat NU, Fatayat, Aisiyah Muhammadiyah, Nasiyatul Aisiyah, dan para tokoh, praktisi majelis taklim.

"Setelah pembahasan konsep, dilanjutkan dengan finalisasi, kemudian diharmonisasi dengan menghadirkan pihak Kemenkumham RI, dan Kemendagri. Jadi bukan ujug-ujug atau serta merta karena menyikapi suatu issue," kata Juraidi dalam keterangannya, Kamis (12/12/2019).

"Kehadiran PMA 29/2019 lebih kepada kebutuhan akan data majelis taklim dan pembinaannya," sambungnya.

Untuk memperoleh data majelis taklim yang valid, kata Juraidi, diperlukan definisi dan kriteria yang jelas. Sebab, jika tidak jelas kriterianya, maka data yang dihasilkan akan bias.

Masjid, misalnya, kalau kriterianya adalah tempat yang digunakan untuk shalat Jumat, bagaimana dengan aula dan tempat parkir kantor yang digunakan untuk shalat jum'at. Apakah bisa disebut masjid? Tentu tidak. Oleh karena itu, kriterianya harus jelas.

"Begitu juga MT yang diatur dalam PMA 29/2019, jelas kriterianya," tuturnya.

Ia mencontohkan beda majelis taklim dan Ta'lim. Menurutnya, jika ada orang berkumpul belajar agama berapa pun jumlahnya, di bawah pohon sekalipun tempatnya, itu bisa disebut Ta'lim, tapi bukan majelis taklim. Sebab, MT ada kriteria yang sudah disepakati oleh para pimpinan dan praktisi majelis taklim, dan itu dimuat dalam PMA 29/2019.

Selain soal kriteria, yang muncul dalam pembahasan draft PMA terkait jumlah majelis taklim di Indonesia. Fakta saat ini, ada majelis taklim yang terdaftar pada BKMT, tapi mendaftar pula di FKMT. Bahkan, didata juga oleh HMTI, atau HIDMAT Muslimat NU. Ketika masing-masing organisasi melaporkan, maka data jumlah MT nya pasti tidak valid.

"Disinilah arti penting data yang disajikan pemerintah. PMA 29 hadir dalam semangat itu. Pendataan yang baik akan memudahkan proses pembinaan," pungkasnya.